Selasa , Maret 2 2021
Home / Daerah / 13 OPD Dilakukan Penyesuaian Anggaran 2021

13 OPD Dilakukan Penyesuaian Anggaran 2021

MAMUJU – Sekprov Sulbar melakukan rapat dengan pimpinan OPD terkait penyesuaian anggaran tahun 2021 di Posko Transisi Bencana Gempa, Rabu, 17 Februari 2021.

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga RT , dimana mengarahkan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dipergunakan pada keperluan vaksinasi mulai dari operasional pemantauan dan penanggulangan pasca vaksinasi, distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin serta insentif tenaga kesehatan yang turut melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Untuk penyesuaian anggaran 2021, sebanyak 13 OPD yang dilakukan penyesuaian, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Holtikura dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Transmigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perkebunan.

“Untuk 13 OPD ini, tidak ada pengurangan, yang ada penyesuaian program berdasarkan tuntutan untuk penanganan Covid 19, yang diharapkan kepada kepala-kepala OPD terpilih untuk bisa berdiskusi secara internal. Untuk itu, kepada OPD terkait untuk bisa melakukan penyesuaian program kegiatan , yang intinya menyesuaikan terhadap tekanan-tekanan kebutuhan penanganan covid. Untuk 13 OPD yang tidak termasuk dalam OPD yang disesuaikan anggarannya, kiranya tidak bekerja apa adanya , tetapi mensupport OPD yang mendapat tugas untuk disesuaikan anggarannya, “kata Sekprov Muhammmad Idris dalam pertemuan tersebut

Mantan Deputi LAN RI itu juga menyampaikan, rencana penyesuaian anggaran sebesar delapan persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau sebesar Rp 81 miliar lebih.
Kepala BPKPD, Amujib mengatakan, tidak terdapat pemotongan anggaran, konsekuensi dari tidak adanya pemotongan berarti tidak ada penambahan.

“Khusus untuk Dinas Kesehatan, akan ada penambahan anggaran untuk insentif tenaga medis dan hal-hal lain untuk penanganan Covid tetapi dibatasi berdasarkan kewenangan dengan sumber pembiayaan dari dana BTT (belanja tak terduga). (deni)

About admin

Awalnya saya tak pernah berpikir untuk menjadi jurnalis. Pada tahun 2006, saya dipaksa untuk menjadi pewarta oleh om MP yang saat itu bekerja di koran harian Mercusuar, Palu, Sulteng. Sejak itu, meski harus tertatih-tatih, akhirnya profesi ini saya geluti serius untuk menjadi jurnalis yang profesional. Tepat tahun 2008, saya milih hijrah dari Palu ke Mamuju untuk mengembankan koran Suara Sulbar. Namun usianya hanya setahun sehingga saat itu juga ikut memberanikan diri melamar di perusahaan BUMN LKBN Antara Biro Sulselbar. Bekerja di kantor berita negara ini cukup lama. Bahkan masyarakat Sulbar lebih akrab mengenal nama saya dengan sapaan Acho Antara alias A. Acho Ahmad AH. Selepas bekerja di LKBN Antara pada tahun 2017, saya pun mendirikan media online Mediasulbar. Com dibawah naungan PT Media Sulawesi Barat, sebagai jembatan untuk menyalurkan informasi, edukasi bagi masyarakat Sulbar. Kami bertekad kuat, kelak mediasulbar. com jadi referensi oleh pembaca berita guna kemajuan daerah di Tanah Malaqbi Mandar.. Wassalam..
error: Content is protected !!