DPD GMNI Sulbar Kritisi Kegiatan Pemprov Sulbar di Jakarta

Mamuju, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Barat, ikut menyoroti beredarnya aktifitas Sekda dan para Pejabat Pemprov Sulbar di Jakarta, yang dinilai sifatnya hanya seremonial semata, padahal banyak urusan rakyat yang mesti diprioritaskan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD GMNI Sulbar, Baharuddin Bayu, yang menilai kegiatan Pejabat Pemprov Sulbar di Jakarta sangat disayangkan dan betul-betul tidak produktif.

“Dengan terkuaknya di beberapa media online kegiatan Pemprov Sulbar sangat disayangkan, tidak ada sama sekali kepentingannya untuk rakyat,” Ujar Baharuddin Bayu via WhatsApp, Kamis (17/03/2022).

Menurut Bayu, masih banyak hal yang harusnya diprioritaskan oleh Pemprov Sulbar ketimbang agenda seperti itu yang sifatnya hanya seremonial.

“Kalau kita lihat kondisi pendidikan kita hari ini sangatlah buruk, juga ada banyak pembangunan fasilitas umum yang belum terselesaikan, harusnya ini yang menjadi tugas pemerintah Sulbar,” tegas Bayu yang juga mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju.

Bahkan, Bayu menuturkan bahwa di tengah kondisi pandemi covid-19 seperti ini anggaran daerah sangat minim. Dengan begitu, harusnya kepentingan rakyat didahulukan, bukan malah happy-happy di ibu kota.

Lebih lanjut, pemuda yang juga biasa disapa bung Bayu itu, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat agar memperhatikan carut-marutnya pembebasan lahan yang ada di area bandara, akses jalan antara Kabupaten Mamuju dan Mamasa, ditambah daerah-daerah terpencil yang belum meratanya akses jaringan internet.

“Masalah-masalah inilah yang harusnya diprioritaskan, bukan hanya fokus mengurusi kegiatan yang sifatnya seremonial, apalagi melibatkan banyak pejabat di lingkup Pemprov dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat umum,” ujarnya.

Yang mesti diperhatikan pemerintah adalah bagaimana mampu menyelesaikan pembangunan di sisa masa jabatannya, bahkan kalau kita bertanya ke Pemprov terkait anggaran pembangunan, alasannya recofusing anggaran.

“Harusnya pemerintah peka dengan kondisi masyarakat yang saat ini butuh perhatian pembangunan, jadi sudahilah perjalanan dinas terlalu banyak menghabiskan anggaran yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat,” tegas Bayu.***(MS.01.C)

Penulis Budi Pratama

Editor Aco Antara

Produksi by media Sulbar.com

 

Rekomendasi Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button