ABM : SULAWESI BARAT SIAP JADI KOTA LAYAK ANAK

Segmen Khusus/Advertorial Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Sulbar

Mamuju , — Pemprov Sulbar menyatakan siap mendukung upaya percepatan kota layak anak (KLA) sebagaimana yang tertuang dalam misi pertama Gubernur Sulbar tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berkepribadian dan berbudaya ditiap kabupaten se-Sulbar.

“ Komitmen kami sangat kuat untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak dan mendukung program Three Ends,”kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menyampaikan sambutan dalam acara kampanye Three Ends di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 13 April 2018.
Dikemukakan, pemerintah daerah telah menetapkan regulasi bentuk peraturan daerah melalui perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang sistem perlindungan perempuan, namun belum sepenuhnya mampu mengurangi isu kekerasan terhadap anak yang semakin kompleks dan memprihatinkan baik dari kasus kekerasan fisik, psikis maupun seksual.

Disebutkan, berdasarkan data tahun 2016, sebanyak 129 kasus kekerasan kepada anak, sedangkan ditahun 2017, kasus tersebut mencapai 257 kasus. Adapun pelaku kekerasan sangat bervariatif dimulai dari teman sebaya, lingkungan sekitar juga dari keluarga korban itu sendiri.
“ Dibutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder terkait, agar program yang pro pada wanita dan anak melalui Three Ends dapat berjalan dengan baik,” kata Ali Baal.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise mengatakan, ada tiga program unggulan Menteri PP-PA yaitu, mengakhiri kekerasan bagi anak dilanjutkan mengakhiri perdagangan anak serta mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

“, Hal tersebut sudah dimulai dan ditargetkan pada tahun 2030 di negara Indonesia sudah tidak ada lagi kekerasan,” kata Menteri yang disapa Mama Yo.
Masih kata Yohana, bagi orang tua yang baru memiliki anak, sudah menjadi kewajiban mengurus akta kelahiran bagi setiap bayi yang baru lahir, sebab hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap anak.

Dalam memperjuangkan kepentingan perempuan maupun hak anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan bantuan mobil perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin) kepada pemerintah daerah . Hal itu merupakan dukungan nyata dari pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah atas kesungguhannya memperjuangkan kepentingan perempuan maupun hak anak.
“Kendaraan operasional tersebut juga akan digunakan untuk memperluas jangkauan perlindungan terhadap korban, maupun sosialisasi dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kedepan,” sebut Yohana.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher menyampaikan, diperlukan optimalisasi partisipasi kinerja kepada masyarakat luas salah satunya dengan cara mendukung program Three Ends demi pertumbuhan dan kemajuan bagi penerus bangsa indonesia tercinta.
“ DPR RI insya Allah akan mendukung terus menerus mendukung program perlindungan anak Three Ends,” pungkasnya

Dikatakan lagi, bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi yang sangat berat bagi para pelaku apa lagi jika menimbulkan taruma mendalam bagi korban atau menyebarkan penyakit menular dan menghilangkan nyawa anak, baginya akan dikenakan hukuman mati.

“ Pelaku kejahatan itu harus dikenakan hukuman mati, hukum kebiri atau bisa juga dengan menanamkan sebuah chip kedalam tubuh pelaku hingga pelaku tersebut dapat terus dipantau,” tegas Ali Taher

Kampanye Three Ends bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tersebut dirangkaikan pelantikan dan pengukuhan para pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Sulbar dilanjutkan pengukuhan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sulbar serta penandatanganan komite kesepakatan

Adapun susunan nama-nama pengurus pembentukan forum PUSPA, yaitu selaku Ketua Muhammad Jayadi, Wakil Ketua, Ali Insyafandi, Sekertaris, Fadli, Wakil Sekertaris I, Busman Rasyid, Wakil Sekertaris II, Sudirman AZ, Bendahara Umum, Hertin Samad, Wakil Bendahara, Abd. Rasyid, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dian Daniati, Andi Marhani, Darmiah P, Bungalia, Junaeda,Lidya Astuti Ulfa, Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan, Sitti Mustikawati, Busnani, Arman Ali, Firdaus, Reski, Alfi Syahrin Nur, Bidang Kekerasan Terhadap Anak, Ahmad, Rahmatia, Zulkifli, Suwandi K Sebo, Arisman, Habluddin, Bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Akriadi, Nurdiansyah, Ihsan, Heri Siswanto, Imran, Arnold Said, Bidang Pemberdayaan/Penguatan Keluarga, Patricia Tappi Sariang, Abdul Waris, Misrawati, Darman, Rusdi, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Politik, Anhar, Kamiruddin Al Islam, Edwar Adhe Saputra, Dahlan DP, Muchlis, Heril Putra Galib.

Selanjutnya daftar nama Satgas PPA Provinsi dan Kabupaten yaitu, Yurlin Tamba, Misbahuddin, Riswan, Busman Rasyid, Rhena, Rukiah, Fahrul, Marini, Syamsiah,Nurfadilah, Eka Nur Triana, Sahabuddin, Sampe Padang Pawa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri, para anggota DPR RI komisi VIII, Ketua DPRD Sulbar, Fitri Amelia Aras, Wakapolda Sulbar, Kasrem 142 Tatag, letkol. Imran, para Bupati dan Wakil Bupati Se-Sulbar, Kepala Kantor Imigrasi Sulbar, Teguh Setiadi, Kakanwil Kementerian Agama Sulbar, Muhidin, para kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, para anggota Forkopinda Kabupaten Mamuju, para aktivis pemerhati perempuan dan anak insan pers, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tamu undangan.(adb)