APK Nilai Majene Krisis Kesehatan

Aliansi Peduli Kesehatan demo di depan gedung DPRD Majene. Foto:ist

Majene – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kesehatan (APK) menilai pemerintah kabupaten Majene Sulawesi Barat, telah mengalami krisis kesehatan.

Hal ini disampaikan koordinator lapangan (Korlap) APK, Nirwansya ketika menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Majene, Kamis, 11/6.

Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009. Namun hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil oleh pihak Direktur Rumah Sakit Daerah Majene.

“Beberapa kasus dalam beberapa bulan terakhir pertanda betapa buruknya layanan kesehatan di Majene. Kasus Almarhuma Inisial A (15) dan kasus inisial H (21) ditahun 2020 yang terkendala dengan pelayan rujukan ke RSUD Majene salah satu fakta daerah ini mengalami krisis kesehatan,” katanya.

Kemudian kata dia, diperparah lagi muncul kasus almarhum Lasis (53) yang terjadi 25 Mei 2020. Pasien yang awalnya ditangani PKM Sendana I yang dirujuk ke RSUD yang kemudian ditolak dengan alasan dalam kondisi full sehingga harus dilanjutkan ke RSUD Polman.

Kala itu, beberapa Tim relawan kemudian mengecek langsung kondisi UGD RSUD Majene, tapi didapatkan kondisi UGD dalam kondisi keadaan kosong yang sebabkan salah satu pasien yang terindaikasi COVID-19.

Karena itu, pihaknya menuntut manejemen RSUD Majene untuk mengeluarkan permohonan maaf secara resmi dan pimpinan RSUD Majene harus memilih mundur.

Kemudian, mahasiswa juga mempertanyakan sikap dan kerja evaluasi Bupati Majene dan menuntut memecat pimpinan RSUD Majene.
Termasuk mendesak DPRD untuk membentuk tim pansus terkait kasus kesehatan yang terjadi di Majene.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja Tim Gugus Covid Majene dan kepala dinas kesehatan Majene yang gagal mengkoordinasikan setiap pasien yang terindikasi COVID-19 terhadap RSUD Majene.****

Penulis Acho Antara

Rekomendasi Berita

Back to top button