Awal Tahun 2020, Waspadai Proyek “Titipan” Penguasa
Awal tahun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan, merupakan waktu cukup istirahat setelah melewati fase libur panjang.
Di awal Januari ini, seluruh ASN turut disibukkan upaya merampungkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran di tahun sebelumnya.
Alokasi anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020.
Lazimnya, para mapia proyek diam diam mengintip Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2020 untuk dijadikan umpang guna menjerat calon rekanan. Oknum mapia proyek sering kali meminta setoran fee awal dengan dalil memuluskan pengurusan paket-paket proyek tender maupun non tender.
Dalam hal pengadaan barang Dan jasa, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi warning agar publik melakukan kontrol melekat terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena sering menjadi ladang empuk konspirasi proyek “Titipan” oleh sang penguasa.
Bahkan, orang terdekat penguasa pun patut untuk diwaspadai karena merekalah eksekutor sesungguhnya yang ikut memainkan proyek non lelang dengan jumlah bisa mencapai milyaran rupiah dari ribuan paket diseluruh kegiatan yang telah diprogramkan OPD di lingkungan kerja pemerintahan setempat.
Karena Itu, aparat penegak hukum kejaksaan maupun polisi untuk tidak “main mata” guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). ***
Mamuju, 08 Januari 2020
Direktur Utama Mediasulbar.co.id
A. Aco Ahmad AH
