Belum Kapok… Benarkah Kerjasama Media Sekwan Wajib Kantongi Rekomendasi Legislator?

Pimpinan Redaksi Mediasulbar.com, Aco Ahmad

Oleh: Aco Antara

Mahene, 19 April 2020

Mamuju – Masih ingat kasus DPRD Sulbar terkait program aspirasi yang ditangani  Kejaksaan Tinggi di akhir tahun 2017. Kala itu, empat pimpinan DPRD Sulawesi Barat sempat mendekam dibalik jeruji besi walaupun pada akhirnya pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Mamuju, menjatuhkan vonis bebas.

Saat pertengahan tahun 2017, sejumlah anggota DPRD Sulbar mondar mandir penuhi panggilan penyidik Kejati Sulselbar saat itu. Bukan hanya legislator yang dipanggil, tetapi juga rekanan dan wartawan ikut terperiksa atas kegiatan program aspirasi dewan.

Pascakejadian itu, program aspirasi DPRD didaur ulang metode pelaksanaan di lapangan. Campur tangan legislator terhadap program aspirasi sudah agak rapi.

Entah apa yang merasuki sejumlah oknum di lembaga terhormat itu yang seolah ingin membuka aib lama.

Kejaksaan tinggi Sulawesi Barat yang telah berkedudukan di Mamuju ini seolah tak dihiraukan lagi untuk mengulangi perbuatan yang sama. Apakah oknum legislator itu pura pura tutup mata sehingga praktek dugaan korupsi pada kegiatan kerjasama dengan perusahaan media ini pada sekretariat Dewan (Sekwan), masih dalam bayang-bayang cengkeraman anggota DPRD Sulbar terhormat ini.

Desas desus kejahatan praktek dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) ini tersirat atas metode kerjasama program publikasi media yang diterapkan oleh Sekwan DPRD Sulbar.

Penelusuran mediasulbar.com, terungkap bahwa kegiatan kerjasama media terkesan monopoli oleh media tertentu. Parahnya, kerjasama itu hanya diberikan pada perusahaan media yang direkomendasikan oleh oknum DPRD Sulbar.

Praktek pengaturan kerjasama media di DPRD Sulbar amburadul. Hal ini harus dilakukan pengawasan melekat untuk menghadirkan iklim usaha serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih. ***

Penulis: Aco Antara

Produksi: media sulbar.com

Rekomendasi Berita

Back to top button