BKPRMI Sulbar Ingatkan Pemda Alokasikan Anggaran Perbaikan Rumah Ibadah

 

Korban gempa bumi histeris saat terjadi gempa bumi yang mengguncang wilayah kabupaten Majene-Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Majene – Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (Ketum DPW BKPRMI) Provinsi Sulawesi Barat, Suardi mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) gubernur dan bupati mengalokasikan dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah yang rusak akibat bencana alam gempa bumi yang mengguncang wilayah kabupaten Majene-Mamuju pada 14-15 Januari 2021.

 

“Berdasarkan informasi yang dikeluarkan pemerintah bahwa terdapat 46 rumah ibadah rusak akibat diguncang gempa bumi berkekuatan 6, 2 SR. Maka dari itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah ibadah masjid maupun rumah ibadah lainnya,” kata Ketum DPW BKPRMI Provinsi Sulbar, Suardi di Majene, Jum’at, 11/2/2021.

Menurutnya, pemerintah punya kewajiban untuk membangun kembali infrastruktur bangunan yang rusak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” ujarnya.

Evakuasi korban gempa bumi yang mengguncang wilayah kabupaten Majene-Mamuju berkekuatan 6, 2 SR pada tanggal 15 Januari 2021.

Suardi mengatakan, perbaikan sarana umum yang rusak bisa dipercepat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kebencanaan. Masa tanggap darurat telah berakhir karena saat ini telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa bumi atau mengalami kerusakan akibat bencana alam.

Pase masa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Sedangkan fase rehabilitasi tentu menitik beratkan tentang perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

“Aturan tentang perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah dijamin dalam undang undang yang mengatur tentang kebencanaan. Maka dari itu, tak ada alasan untuk mengabaikan perbaikan rumah ibadah yang hancur akibat gempa,” ujar Suardi.

Tak kalah pentingnya kata mantan Aktivis 98 ini turut menyoroti terkait penanganan pengungsi khususnya Lansia, balita, ibu hamil dan ibu menyusui juga belum tertangani secara memadai.

Faktanya, beberapa kasus kematian bagi korban pengungsi gempa akibat buruknya penanganan tanggap darurat bencana oleh pemerintah daerah. Ini bakal menjadi preseden buruk bagi pemerintah yang lalai melindungi ancaman yang menimpa saudara-saudara kita yang sedang diuji kesabarannya selama empat pekan di pengungsian. “Bila mana pemerintah daerah lalai menangani darurat bencana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pemerintah bisa dituntut hingga ke meja peradilan,” tegas Suardi.***

Penulis Acho Antara

Rekomendasi Berita

Back to top button