Bupati Majene Minta Agar Produk Perda Tak Menyulitkan Layanan Publik

Majene – Bupati Majene, Sulawesi Barat, H.Andi Achmad Syukri Tammalele, kembali  menegaskan agar produk Peraturan Daerah (Perda ) yang dilahirkan melalui proses pembahasan  antara eksekutif dan legislative, taka menyulitkkan kualitas akses layanan public.

Hal ini disampaikan Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele ketika menyampaikan sambutannya dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majene yang berlangsung di gedung DPRD setempat, Selasa, 31/11/2021. Di

Bupati menyebutkan, produk perda lahir atas kesepakatam DPRD melalui persetujuan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Saya tekankan agar Ranperda yang sedang dibahas baik perda inisiatif DPRD maupun usul pemda, maka syarat formil dan materil megenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hokum (termasuk perda) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya. Pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam UUD 1945 sebagai dasar hokum Negara terkait prosedur tata cara pembentukannya.,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Majene, M Idwar

 

Andi Achmad Syukri yang juga mantan Sekda Majene menguraikan saat ini terdapat 13 buah Ranperda yang telah memasuki tahapan pembahasan di DPRD. Tahapan pembahasan ini tentu melalui prosedu dan mekanisme yang haarus ddilalui dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah.

Untuk diketahui bahwa Propemperda tahun 2022 yang disepakati ini memuat 13 ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan 3 perda lainnya merupakan atas usul inisiatif DPRD Maajene. ***

(MS01/B)

Penulis MS

Editor Aco Antara

Produksi By mediasulbar.com

RUBRIK KHUSUS BERITA ADVEDTORIAL DIPERSEMBAHKAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PEMKAB MAJENE

Rekomendasi Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button