Bupati Majene: Pembentukan TBUP3D Tetap Dilakukan Evaluasi, Bukan Dibubarkan

MajeneBupati Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, H.Andi Achmad Syukri Tammalele, menegaskan bahwa pembentukan tim khusus untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) tetap dilakukan evaluasi, tetapi bukan untuk dibubarkan.

“Baru saja kami melakukan rapat dengan teman teman DPRD Majene. Kami jelaskan bahwa pembentukan TBUP3D untuk sekarang ini sangat dibutuhkan guna membantu kami dalam mengawal program 100 hari kerja pemerintahan,” kata Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele Saat memimpin Rapat Koordinasi  Senin 13 September 2021.

Rapat ini membahas tentang  kedudukan, tugas dan wewenang serta Organisasi dan Tata Kerja TBUP3D berdasarkan Peraturan Bupati Majene nomor 17 Tahun 2021 tentang TBUP3D.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene. Rapat tersebut menghadirkan Wakil Ketua DPRD Majene, para Anggota TBUP3D serta pihak terkait lainnya.

Menurutnya, diibentuknya tim ini dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang sektor-sektor yang perlu digarap guna mempercepat realisasi visi-misi dan kebijakan bupati.

Andi Syukri juga menjelaskan, Tim percepatan pembangunan inilah yang pada dasarnya akan membantu Bupati dan Wakil Bupati membuat terobosan-terobosan baru, inovasi yang bermanfaat dan tidak menyalahi aturan.

“Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Majene, mereka juga akan membantu kita untuk merumuskan program pemerintah kabupaten Majene melalui RPJMD,” tandasnya.

Tim ini resmi dibentuk sesuai SK nomor 752/HK/KEP-BUPATI/VII/2021 yang ditandatangani Achmad Syukri pertanggal 30 Juli 2021. Dasar pembentukan tim ini adalah Peraturan Bupati (Perbup) Majene Nomor 17 Tahun 2021.

“Pembentukan Tim BPU3D merupakan hak prerogatif bupati. Nantinya, kita lihat kinerjanya. Jika ada yang tidak berkontribusi dan apalagi merugikan maka tetap kita evaluasi,” terangnya.

Andi Achmad Syukri mengemukakan, saat ini TBUP3D masih bekerja ikhlas tanpa gaji. Nanti tahun depan baru kita alokasikan anggarannya. Itu pun gajinya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Teman DPRD Majene baru bisa melakukan evaluasi setelah mereka mendapatkan anggaran. Untuk saat ini apanya yang harus dilakukan evaluasi,” ujarnya. .***

Penulis MS

Rekomendasi Berita

Back to top button