Selasa , Juli 7 2020
Home / Regulasi

Regulasi

WARISAN DIJUAL TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS, MELANGGAR HUKUM

Harta warisan baik bergerak maupun tak bergerak seperti tanah dan rumah, sering kali menjadi masalah ketika tidak ada keterangan jelas mengenai pembagian dan siapa saja kah pewaris harta tersebut. Terlebih lagi jika tanah warisan tersebut hendak dijual di kemudian hari. Jika semua hak dan nama-nama ahli waris sudah jelas, tapi …

Read More »

Perda Perusda Energi Sebuku Malaqbiq Disahkan, Ini Kata Wagub

Mamuju – Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar bersama Ketua Dprd Sulbar, Amelia Fitri Aras lakukan penandatanganan MOU pembentukan Ranperda Pendirian Perusahaan Daerah (Perusda) Energi Sebuku Malaqbiq, “ harapan kita agar proses fasilitasi dan pemberian nomor register di kementerian dalam negeri tidak memakan waktu lama, sehingga ranperda tersebut akan segera …

Read More »

PERGUB NOMOR 26 TAHUN 201604 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN APBD

GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 26 TAHUN 201604 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal …

Read More »

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

JDIH Provinsi Sulawesi Barat 4400); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia …

Read More »

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PENGENDALIAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT, Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian …

Read More »

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 201604 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 9 TAHUN 201604 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT, Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan …

Read More »

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN PARKIR DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN PARKIR DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT, Menimbang Mengingat : : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban parkir di kompleks kantor gubernur sulawesi Barat, perlu dilakukan …

Read More »

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROTEKSI, PERBENIHAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PROTEKSI, PERBENIHAN DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 …

Read More »

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA

GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT GUBERNUR SULAWESI BARAT, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian …

Read More »
error: Content is protected !!

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme free