Demo Bela Pancasila Merembes Hingga ke Majene
Majene- Aksi Bela Pancasila kian mendapat perhatian dari seluruh elemen masyarakat di wilayah Sulawesi Barat. Tak terkecuali, aksi ini pun ikut merembes hingga ke kota pusat pendidikan yakni di Kabupaten Majene.
Demonstran yang tergabung dalam aksi Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Kabupaten Majene turun ke jalan mendesak gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM) terkait kekeliruannya dalam membaca teks Pancasila pada peringatan Hari Sumpah Pemuda beberapa waktu yang lalu.
Aliansiansi Mahasiswa Indonesia Kabupaten Majene menggelar Aksi unjuk rasa dimulai di bundaran Pertokoan Majene dan menuju Kantor DPRD Majene, Selasa, 28/11.
Rahman Tona selaku massa aksi dalam orasinya menyebutkan bahwa point pentingnya Adalah tetap mendorong kasus kekeliruan pembacaan teks Pancasila ini hingga beberapa point tuntutan ini terpenuhi.
Termasuk kata dia, kritikan Gubernur yang telah mencederai citra idelaisme mahasiswa dimana beliau telah melempar wacana yang tidak memiliki fakta seperti menyebut bahwa demo punya sponsor.
Sehingga hal ini dinilai telah mendiskreditkan gerakan kemahasiswaan dan ini berimplikasi pada pembohongan Publik jika ABM tidak mampu membuktikan ucapannya itu.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi ini kehadapan para anggota DPRD. Namun, sempat terjadi ketegangan disebabkan tidak ada satupun Anggota DPRD Majene yang menemui kami karena sudah pulang, dimana tepat pukul 03:36 Wita, kami di DPRD Majene namun sudah kosong,” ungkapnya.
Sekertaris Dewan meminta untuk Audiens namun mahasiswa tetap menolak dan akan segera melakukan Aksi susulan jika persoalan ini belum menuai titik terang.
Sementara itu, Rudi Idris, SH sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan bahwa ada beberapa poin yang menjadi tuntutan melalui aksi ini diantarnya mendesak DPRD Sulbar Untuk mengagendakan atau menggunakan hak angket mengklarifikasi pernyataan Gubernur Sulawesi Barat.
Kemudian kedua ialah, apabila proses tersebut terdapat unsur pidana didalamnya maka diminta dengan hormat agar DPRD Sulbar segera mengadakan rapat istimewa untuk pergantian Gubernur Sulbar dan segera menyerahkan kasus tersebut kepihak yang berwajib.
Termasuk kata dia, menuntut Gubernur Sulbar untuk meminta maaf kepada negara dan masyarakat Sulbar atas kesalahannya tersebut sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bermoral Pancasila.
Terkahir kata Rudi, apabila tindakan gubernur tersebut terdapat pelanggaran UU seperti Makar maka dengan hormat pula agar pihak yang berwajib segera menindaklanjuti.
” Intinya persoalan ini tetap akan kami kawal sebagai bentuk perhatian kami sebagai Mahasiswa yang berlandaskan pada ideologi negara kesatuan republik Indonesia,” terang Rudi. (acc)