Dinilai Tertutup, Kades Sulai Klarifikasi Aduan BPD

Majene – Kepala Desa (Kades) Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Abdullah, menyampaikan klarifikasi terkait aduan yang dilontarkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Kami sudah memahami apa yang diadukan beberapa teman-teman BPD Desa Sulai yang menilai kami bersikap tertutup. Tetapi hal itu juga perlu diluruskan agar tudingan tersebut tidak sepihak informasinya,” kata Kades Sulai, Abdullah yang dihubungi via telepon di Majene, Jum’at, 13/8/2021.

Menurutnya, surat BPD terkait permintaan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sulai (LKPD) tahun 2020 memang belum dijawab. Namun surat yang ditujukan ke kantor desa dilakukan secara beruntun.

“Surat BPD yang masuk ke kantor kami memang sudah tiga kali. Tetapi itu hanya berselang beberapa hari saja, lalu muncul surat susulan. Jadi, kita bingun dengan cara mereka (BPD.red) tentang mekanisme persuratan,” ujarnya.

Abdullah mengatakan jajarannya siap menjalani proses mediasi dengan teman-teman BPD baik dihadapan Bupati Majene maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) agar mendapatkan informasi yang sebenarnya.

Dua Anggota BPD Desa Sulai Gusnaedi didampingi M Nurham yang juga anggota BPD Desa Sulai.

Sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menyesalkan sikap “Tertutup” yang dipertontonkan oleh kepala desa.

“BPD merupakan mitra kerja strategis oleh kepala Desa. Tetapi, selama ini kami merasakan adanya ketimpangan dengan sikap tertutup atas kinerja kepala Desa,” kata Anggota BPD Desa Sulai, Gusnaedi didampingi M Nurham yang juga anggota BPD Desa Sulai.

Menurutnya, selama ini telah melayangkan surat yang ditujukan ke aparat desa terkait Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sulai (LKPD) tahun 2020. Bahkan, jajarannya telah tiga kali mengajukan surat ke jajaran kepala desa, namun tak pernah diindahkan.

Oleh karena itu kata dia, dirinya mengadukan permasalahan ini dihadapan Bupati Majene. Surat pengaduan ini motivasinya agar sistem penyelenggaraan pemerintah di desa Sulai lebih baik lagi.

Upaya pendekatan persuasif maupun audiens tidak ada yang diindahkan. Pada tanggal 24 Juni 2021 merupakan surat yang pertama dan pada tanggal 29 Juni 2021 adalah surat yang kedua, kemudian 8 Juli 2021, kembali melayangkan surat kepada pemerintah Desa Sulai, namun tidak pernah dijawab.

“Kami menilai aparat kepala Desa Sulai tidak menganggap BPD sebagai mitra kerja sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 46 terkait fungsi BPD dalam hal pengawasan. Kami tentu pertanyakan ada apa dengan sikap tertutup oleh kepala desa,” ujarnya penuh tanya.

Gusnadi menambahkan, sikap tertutup oleh kepala desa tentu mengundang pertanyaan publik. Apa yang terjadi di desa ini sehinggai BPD pun tidak mendapatkan ruang yang cukup selaku mitra strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sulai.***

Penulis MS

 

 

Rekomendasi Berita

Back to top button