DKPP Cermati Kasus Dugaan Korupsi KPU Sulbar

Mamuju – Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD DKPP) saat ini sedang mencermati kasus yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan korupsi pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 15 Februari 2017.

“Isu dugaan korupsi yang terjadi di KPU Sulbar cukup mengejutkan publik. Kami selaku TPD DKPP Sulawesi Barat, tentu akan ikut mencermati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda Sulbar,” kata anggota TPD DKKP Sulbar, Mukmin di Mamuju, Kamis, 26/1.

Menurutnya, jika kasus yang menimpa KPU murni pelanggaran pidana Pemilu maka DKPP tak memiliki ranah untuk menanganinya. Tetapi, jika dalam proses penyelidikan yang dilaksanakan tim Polda terbukti ada pelanggaran kode etik maka itu juga menjadi ranah bagi DKPP untuk mengatasinya.

“Kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Yang jelas, kami di DKPP tentu akan respon terhadap segala bentuk isu yang menerpa lembaga penyelenggara Pilkada di daerah ini,” kata Mukmin.

Mukmin yang juga mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini menyebutkan, jajarannya tidak bisa berandai-andai terhadap kasus dugaan korupsi itu. Hal yang pasti, jika kasus ini sudah incra terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu, maka hampir pasti terjadi pelanggaran kode etik.

“Pelanggaran kode etik bagi Komisioner KPU maupun Bawaslu kerap terjadi akibat tindakan dan ucapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka dari itu, kami tekankan agar pihak penyelenggara untuk berhati-hati dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada penyelenggara pilkada di daerah ini,” pesan Mukmin.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, ketentuan undang-undang tentang pemilu mengaturtiga fungsi kelembagaan yang saling berkaitan dan diinstitusionalisasikan dalam tiga lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

DKPP bukan merupakan lembaga penyelenggara pemilu, melainkan suatu dewan yang tugas dan wewenangnya adalah menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.

Mukmin mengatakan, jajarannya bisa mengambil tindakan terhadap penyelenggara Pemiilu, apabila ada laporan yang diterima disertai dengan dua alat bukti yang kuat beserta saksi.

“Terhadap kasus yang menimpa saat ini oleh KPU maka kami belum bisa turun tangan, terkeculai jika kelak ada pelanggaran kode etik didalamnya. Hal yang pasti, jika penyelenggara KPU melakukan pelanggaran berat maka DKPP pasti bertindak obyketif,” jelasnya.

Ia mengingatkan, kepada segenap penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan perannya selaku institusi yang diharapkan mampu menjunjung tinggi kedo etik pelaksanaan pesta demokrasi di daerah ini.

Sebelumnya, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, mengendus dugaan korupsi proses tender antara pihak KPU dan  pemenang lelang dalam pengadaan logistik Pilkada gubernur.

“Kasus ini ditengarai diduga merugikan uang negara kurang lebih Rp9 miliar. Hal ini yang harus dicermati secara baik dan benar,” kata Wakapolda Sulbar Kombespol Tajuddin.

Menurutnya, jajarannya sementara menyelidiki kasus tersebut agar tak ada asas praduga tak bersalah.

Ia menegaskan, jika hasil lidik membuktikan bahwa indikasi tersebut benar adanya, maka status penyelidikan akan ditingkatkan lagi.

“Itukan sifatnya masih dalam penyelidikan, namanya penyelidikan itu tentunya kita akan cari bukti-bukti dan sebagainya, dan penyelidikan ini dilakukan secara bertahap, dan kalau ada memang indikasi kesana tentunya kita tidaklanjuti lebih tinggi lagi, tentunya sekedar informasi itu indikasi awalnya, tidak tentu benar dan harus diselidiki, dilidik oleh anggota, dicari kebenarannya kalau terbukti benar ya kita tingkatkan penyelidikannya,” tegas Kombespol Tajuddin.

Rekomendasi Berita

Back to top button