
MAJENE – Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Dr. Ir.Milawaty Waris,ST,MT, menjadi pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jasa Konstruksi.
Kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Pemerintah Provisi Sulawesi Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tersebut diikuti oleh para pelaku jasa konstruksi, kontraktor, konsultan, pengawas, hingga aparat pemerintah daerah di Kabupaten Majene.
Dalam materinya, Dosen Teknik Sipil Unsulbar menjelaskan secara detail isi dan substansi dari Perda No 3 Tahun 2025 tentang Jasa Konstruksi. Mulai dari tujuan lahirnya Perda, ruang lingkup pengaturan, perizinan berusaha, hingga hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
“Perda ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pembangunan, dan melindungi semua pihak, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Majene. Lebih khusus lagi terkait pembagian kewenangan pemerintah daerah, pembinaan pelatihan tenaga ahli dan Sipjaki,” jelas Dosen Teknik Sipil Unsulbar selaku pemateri kedua dalam kegiatan yang digelar di Andata Villa Bogor Majene, Kamis,19/11/2026.

Ia menekankan beberapa poin penting dalam Perda tersebut yaitu tentang Administrasi dan Perizinan. Seluruh pelaku jasa konstruksi wajib memiliki perizinan berusaha yang sah dan sertifikasi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tidak boleh lagi ada pekerjaan konstruksi yang dikerjakan tanpa izin dan tanpa tenaga ahli yang kompeten.
Kemudian “Kualitas dan Keselamatan Konstruksi” maka setiap pekerjaan konstruksi harus memperhatikan standar kualitas, keselamatan konstruksi (K3), serta kelestarian lingkungan.
Dosen Unsulbar mengingatkan agar kontraktor tidak mengabaikan aspek keselamatan demi mengejar keuntungan semata.
Perda ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan sanksi bagi pelaku jasa konstruksi yang melanggar aturan. Diharapkan dengan adanya Perda ini, pembangunan di Sulbar semakin berkualitas dan tidak ada lagi bangunan yang cepat rusak.
“Kita ingin pembangunan di daerah ini berkualitas, tahan lama, dan aman untuk masyarakat. Perda ini menjadi pedoman kita semua,” tegasnya.
(Acoantara)




