DPRD Sulbar Nilai Hubungan Gubernur dan Wagub Tak Harmonis

Advedtorial

MAMUJU – Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras mengatakan, sangat banyak yang perlu dievaluasi di dua tahun kepemimpinan Ali Baal Masdar – Enny Angraeny Anwar (ABM-Enny) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

ABM-Enny genap dua tahun memimpin provinsi berslogan Mellete Diatonganan pada Minggu 12 Mei 2019.
Amalia menyebutkan, sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi, di antaranya OPD yang tidak berkinerja baik dalam hal pelaksanaan program.

“Seperti proyek perternakan di Beroangin Polman, masalah bibit dan pupuk pertanian dan masalah pengadaan kapal melayan,”kata Amalia Aras kepada wartawan usai buka puasa di gedung DPRD Sulbar, Senin (13/5/2019).

“Termasuk masalah pemerintahan, sampai saat ini masih banyak pejabat status Plt, belum ada pejabat defenitif. Padahal dalam aturan Plt maksimal enam bulan, rupanya disini bisa sampai satu tahun,”Amalia menambahkan.

Dari segi kesehatan lanjut Amalia, kasus stunting masih menjadi persoalan besar, pasalnya, angkanya tidak pernah turun, malah yang ada adalah kenaikan dari tahun ke tahun.

“Termasuk soal pendidikan infrastruktur, yang kami tuangkan dalam rekomendasi DPRD dalam sidang paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LPJ gubernur,”kata dia.
Amalia mengatakan, soal menilai buruk dan tidaknya, itu sudah terjawab dalam rekomendasi DPRD terhadap LPJ Gubernur Sulbar dalam sidang paripurna.
“Dan ini harus diakui dan ditindak lanjuti oleh eksekutif, termasuk arah kebijakan yang ada,”ucapnya.
Amalia menuturkan, DPRD secara kelembagaan banyak program di OPD yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, yang ada malah penolakan program oleh rakyat karena dinilai merugikan.

Rekomendasi Berita

Back to top button