Ini Pernyataan Sikap IPPMIMM, Hentikan Reklamasi Pantai Majene

Majene – Masalah lingkungan merupakan masalah fundamental. Mega proyek pariwisata (waterfront city) di kabupaten Majene, sejak akhir tahun 2019 telah menjadi pembicaraan khalayak umum masyarakat Majene serta menuai banyak bentuk protes dibeberapa kelompok, termasuk masyarakat terdampak (Nelayan). Locus konstruksi proyek tersebut mencakup dua kecamatan; Kec. Banggae dan Kec. Banggae timur.

Ditengah penyebaran wabah Covid-19, harusnya, fokus orientasi upaya penyaluran kebijakan mengarah pada penanggulangan wabah. Belum lagi dengan situasi perekonomian dunia yang tidak pasti menjadikan pasokan bahan pangan pun ikut mengalami ketidakpastian, padahal sebentar lagi bisa saja permintaan kebutuhan-kebutuhan dapur rumah tangga akan meningkat, seiring dengan semakin dekatnya kita pada bulan Ramadhan.

Masalah pandemic Covid-19 bukan hanya menjadi masalah penyakit fisik, tetapi juga menjadi masalah pasar, diantaranya krisis pangan. Sebagai langkah alternatif yang harusnya justru dilakukan masing-masih pemerintah daerah selain upaya penanganan medis dan pencegahan penularan wabah, adalah mengarahkan, mensubsidi, dan menjamin produksi pertanian/perkebunan untuk selaras dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang akan datang.

Informasi terbaru yang tersebar adalah mengenai kesepakatan baru pemerintah kabupaten Majene selaku Pemrakarsa Waterfront City untuk melanjutkan paket program pembangunan konstruksi pariwisata tersebut yang mulai didaftarkan pada tanggal 03 April 2020.

Dengan disepakatinya kelanjutan paket pembangunan ini, menjadikan situasi makin rumit, karena dalam situasi seperti sekarang dengan tagar himbauan kepada masyarakat untuk mengisolasikan diri, menjadikan aktifitas atau dalam hal ini partisipasi politik masyarakat atas kebijakan dan arah pembangunan seperti Waterfront City akan terasa terbatasi, dan masalah ini akan sangat dirasakan masyarakat terdampak yang wilayahnya dialokasi ruangkan, dan juga seolah-olah situasi ini menjadi momen bagi yang ingin menyalurkan kepentingannya.

Sebenarnya Ombudsman telah melakukan RAKOR dengan pemerintah kabupaten Majene pada tanggal 16 Maret 2020 kemarin, serta telah merilis penyampaian tentang ditemukannya malad administrasi dalam proyek ini. Jadi, seharusnya hal tersebut telah menjadi teguran awal untuk pemrakarsa agar mampu membuktikan keabsahan programnya, dan menghentikannya jika terbukti menyalahi prosedur, bukan justru mengabaikan dan melanjutkannya begitu saja. Itu baru menyinggung soal malad administrasi, belum masalah sosial, politik, hukum, budaya, dan lingkungan hidup.

Seperti yang telah lalu, bentuk protes-protes yang diajukan diantaranya mengenai pengerusakan lingkungan hidup, dan pemrograman yang asal-asalan (disorientasi proyeksi). Pemerintah dan pemrakarsa tidak memperhatikan posisi demografi penduduk, serta mencederai atau berpotensi mengurangi dan bahkan menghilangkan ciri produksi tradisional yang sebenarnya ramah lingkungan. Dengan iming-iming pembukaan lapangan pekerjaan atas tahap konstruksi dan pasca konstruksi Waterfront City bagi para nelayan yang menurut pemerintah pekerjaan tersebut lebih layak, menjadikan proyek ini berjalan mulus-mulus saja. Perlu diketahui juga bahwa masyarakat pemangku kepentingan utama (masyarakat terdampak) menerima program ini tanpa sepengetahuan dampak-dampak yang mengerikan dalam jangka panjangnya.

Siapa yang akan menderita? Siapa yang akan bertanggung jawab? Ini sebenarnya adalah kejahatan!

Dengan segala kepentingan atas ruang hidup orang banyak, terutama bagi para nelayan, kami dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (IPPMIMM) menyatakan bahwa:

1.SIKAP PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE SEBAGAI PENEYELENGGARA DEMOKRASI, JUSTRU TIDAK MENGEDEPANKAN PRINSIP DEMOKRASI, KARENA MELAKUKAN SUATU PROGRAM YANG SEBETULNYA MASIH MENUAI SOROTAN ORANG BANYAK, DAN MELAKUKAN KESEPAKATAN DALAM KONDISI PANDEMIC COVID-19 YANG DALAM SITUASI INI RUANG GERAK SEDANG TERBATASI.

2. PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE SEHARUSNYA MEMPRIORITASKAN PENYALURAN SUBSIDI SESUAI KEBUTUHAN MENDESAK MASYARAKAT, TERUTAMA MENGENAI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN WABAH COVID-19 DAN KEPASTIAN PERSEDIAAN PANGAN DEMI MENGANTISIPASI KELANGKAAN BARANG-BARANG BEBERAPA WAKTU KEDEPAN.

3. PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA PENGERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN WATERFRONT CITY, SERTA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEYAMPAIAN OMBUDSMAN MENGENAI MALAD ADMINISTRASI WATERFRONT CITY.

4. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN WATERFRONT CITY MERUPAKAN SIKAP YANG TIDAK BERMORAL. PERAMPASAN RUANG HIDUP DAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN ATAS PROYEK TERSEBUT, MEMBUKTIKAN BAHWA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TIDAK MELAKUKAN PERTIMBANGAN SECARA MENDALAM ATAS DAMPAK-DAMPAK YANG DITIMBULKAN. INI JELAS MERUGIKAN ORANG BANYAK, TERUTAMA NELAYAN.

Atas nama Rakyat Indonesia dan sebagai Masyarakat Majene, berdasarkan keresahan yang timbul atas dasar kemanusiaan, kecintaan atas lingkungan hidup dan budaya, kami Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (IPPMIMM) MENDESAK PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE AGAR MEMBATALKAN KESEPAKATAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN WATERFRONT CITY DEMI TERJAGANYA AKSES RUANG HIDUP NELAYAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.
Selanjutnya, APABILA PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE TETAP BERSIKERAS MELANJUTKAN PROGRAM INI, YANG WALAUPUN DALAM SITUASI PAMDEMIC COVID-19 INI PULA, MAKA DENGAN SEGALA RESIKO DAN KONSEKUENSI YANG AKAN TERJADI, KAMI PASTIKAN RIAK-RIAKAN MASYARAKAT AKAN KEMBALI MEMPORAK-PORANDAKAN ATAS KESEWENANGAN PEMERINTAH TERSEBUT.

Kutipan pernyataan sikap ini dari IPPMIMM diterima redaksi pada, Selasa, 7 April 2020.

Rekomendasi Berita

Back to top button