KAD Sulbar Terbentuk, Ini Pengharapan Ismail
Mamuju – Komite Advokasi Daerah (KAD) Sulawesi Barat, terbentuk sebagai upaya mendukung sembilan program prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hingga tahub 2019.
“Pembentukan KAD ini adalah wujud implementasi suksesnys program pemetintah. Dari program itu telah banyak menghasilkan fenomena dan perubahan yang mendasra dalam penyelenggaraan pemerintah, baik tataran kebijakan, peraturan perundang-undangan serya dinamika sosial kemasyarakatan, ” kata Sekprov Sulbar dalam acara pembentukan KAD Sulbar di Mamuju, Ksmis, (15/3).
IS sapaan akrab Ismail Zainuddin menyebutkan, tuntutsn madyarakat aksn penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govemance) dan pemerintahan yamg bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau Clean Govemment telah mendorong adanya konsekuensi logis sehingga butuh upaya kerja keras semua pihak baik jajaran pemerintahan pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dan termasik bagi pelaku usaha dan masyarakat.
“Guna mencapai hal itu maka kata kuncinya adalah
meningkatkan intensitas, kwalitas dan memaksimalkan ppla pengawasan dengan membamgun sikap kehati hatian dan disiplin terhafap aturan yang berlaku, ” ujarnya.
Selain itu kata dia, maka perlu membentuk sebuah wadah komunikadi dan sharing serts advokadi antara pelaku usaha dan regulator asosiasi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ismail yang juga pernah menjabat selalu bupati karateker di Kabupaten Mamuju Tengah ini meyakini dengan tetbrntuknya KAD ini maka kedepan akan mampu memberikan kontribusi positif yang luar biasa pada semua sektor.
“KAD Sulbar ini meripakan wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha dan LSM dalam bentuk dialog publik. Hal yabg patut dibahas tentu srkaitan dengan kualitas layanam publik serta pencegahan tindak pidana korupsi, ” ucapnya. (acho)
