MAMUJU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulbar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin langsung Kalaksa BPBD Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fattah. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi maupun kejadian Karhutla di wilayah Sulawesi Barat.
Koordinasi tersebut melibatkan jajaran BPBD Provinsi Sulawesi Barat, BPBD Kabupaten Mamuju, BPBD Kabupaten Mamuju Tengah serta unsur terkait lainnya.
Pembahasan dalam rapat difokuskan pada perkembangan kondisi Karhutla, laporan kejadian di lapangan, langkah penanganan, kesiapsiagaan personel, pemantauan titik-titik rawan, hingga kebutuhan dukungan dalam proses pemadaman.
Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi yang cepat, terintegrasi dan berkelanjutan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, petugas di lapangan serta seluruh unsur terkait.
“Setiap informasi dan laporan kejadian yang diterima harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi yang terukur. Pusdalops menjadi salah satu simpul penting dalam memastikan informasi dari lapangan dapat diterima, diverifikasi dan diteruskan kepada pihak terkait untuk menentukan langkah penanganan,” ujar Yasir Fattah.
Ia mengatakan, perkembangan Karhutla harus terus dipantau karena kebakaran dapat meluas apabila tidak segera ditangani. Selain mengancam kawasan yang terbakar, asap yang ditimbulkan juga berpotensi mengganggu kualitas udara dan kenyamanan masyarakat.
Karena itu, kesiapsiagaan personel, peralatan serta kecepatan respons menjadi bagian penting dalam menghadapi setiap laporan maupun potensi Karhutla yang muncul di wilayah Mamuju dan Mamuju Tengah.
BPBD Sulbar juga mendorong agar komunikasi antara BPBD provinsi dan BPBD kabupaten semakin intensif. Terutama dalam penyampaian informasi kejadian, pemantauan lokasi, pengerahan sumber daya serta pelaksanaan penanganan di lapangan.
Melalui koordinasi tersebut, setiap perkembangan terkait Karhutla diharapkan dapat ditangani secara cepat dan terukur sehingga risiko meluasnya kebakaran maupun dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dan menjaga keselamatan masyarakat di wilayah Sulawesi Barat.
