MAMUJU — Penanganan dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kekeringan serta ancaman hidrometeorologi di Sulawesi Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Setelah status tanggap darurat ditetapkan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kesiapsiagaan mulai dari lingkungan masing-masing.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menghadapi kondisi darurat yang mencakup Karhutla, kebakaran permukiman, kekeringan hingga berbagai ancaman hidrometeorologi.
Data terbaru menunjukkan dampak kebakaran telah menyentuh kawasan hutan maupun lahan masyarakat. Luas hutan yang terdampak tercatat sekitar 410,62 hektare, sedangkan lahan atau kebun masyarakat yang terdampak mencapai sekitar 579,26 hektare.
Kondisi tersebut membuat mitigasi berbasis masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana di lapangan.
“Masyarakat diminta menghindari wilayah yang rawan Karhutla, asap tebal dan kekurangan air. Keluarga juga dianjurkan menyiapkan tas darurat yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan serta kebutuhan anak,” ungkap Muhammad Yasir Fattah, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, persoalan ketersediaan air juga menjadi perhatian serius. Masyarakat diminta menggunakan air berdasarkan skala prioritas, terutama untuk kebutuhan minum, memasak dan menjaga kesehatan.
Warga juga dianjurkan menyimpan cadangan air dalam wadah tertutup. Apabila menemukan sumber air yang mulai mengering, kondisi tersebut diharapkan segera dilaporkan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti.
Selain menghadapi dampak kekeringan, masyarakat diminta berperan aktif mencegah meluasnya kebakaran dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah.
“Ketika kualitas udara menurun akibat asap, warga dianjurkan menggunakan masker dan segera menjauh apabila api atau kepulan asap mulai mendekati permukiman,” jelasnya.
BPBD Sulbar juga mengingatkan setiap keluarga untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi. Warga perlu mengetahui jalur keluar dari rumah, titik kumpul serta lokasi pengungsian terdekat yang dapat digunakan ketika kondisi semakin memburuk.
Dalam situasi darurat, kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam proses evakuasi maupun pemberian bantuan.
Kewaspadaan tersebut, kata Yasir, juga perlu dibangun hingga tingkat lingkungan. Komunikasi cepat antarwarga dapat dilakukan melalui RT/RW, pemerintah desa atau kelurahan maupun relawan yang berada di wilayah masing-masing.
“Setiap informasi mengenai kebakaran, kekurangan air, warga yang sakit atau kondisi darurat lainnya diharapkan segera disampaikan kepada petugas,” ujarnya.
Dari sisi kesehatan, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi asap sedang pekat. Warga yang mengalami sesak napas, pusing maupun tanda-tanda dehidrasi diminta segera mendapatkan pertolongan medis.
BPBD juga mengimbau masyarakat tidak menunggu kondisi menjadi lebih parah sebelum mengambil tindakan. Informasi resmi pemerintah dan petugas harus menjadi rujukan utama, khususnya ketika terdapat peringatan bahaya maupun perintah evakuasi.
Jika evakuasi diperintahkan, warga diminta segera menuju lokasi yang telah dinyatakan aman dan tidak kembali ke wilayah terdampak sebelum mendapat kepastian dari petugas.
Yasir menegaskan, langkah mitigasi yang dilakukan masyarakat pada dasarnya cukup sederhana, yakni mengenali risiko di lingkungan, melindungi keluarga, menghemat penggunaan air, tidak melakukan pembakaran, segera melaporkan kejadian dan mengikuti arahan evakuasi.
Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi ketika bencana terjadi, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem kewaspadaan dan penanganan bencana di tingkat lingkungan.
Kesiapsiagaan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko serta mempercepat penanganan apabila Karhutla, kekeringan maupun ancaman hidrometeorologi kembali terjadi di wilayah Sulawesi Barat.
