Kementerian Agraria Berikan Ribuan Sertifikat Tanah di Sulbar

MAMUJU – Negara Indonesia merupakan negara yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, bercorak agraris melahirkan konsekuensi bahwa kebijakan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria (bumi, air dan ruang angkasa) harus dipastikan bisa berkontribusi nyata dalam proses mewujudkan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (amanat sila kelima Pancasila) dan “Mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat” (amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Dengan demikian, maka keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia juga sangat ditentukan oleh sejauhmana amanat cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa ini juga dapat diwujudkan secara nyata di bidang agraria dan tata ruang.

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Barat sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan mengelola pertanahan mempunyai visi mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan keadilan. Dalam rangka hal tersebut ATR/BPN telah melaksanakan pendaftaran hak atas tanah dan menerbitkan sertipikat demi kepastian subyek dan obyek hak atas tanah.

 

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional” dengan maksud melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha. Dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR) yang bersama-sama Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penerbitannya. Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc lnformation System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.

Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke Kantor Pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan.

Rabu lalu Presiden telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan. Untuk itu Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait agar mendorong diberikannya access reform kepada penerima sertipikat Redistribusi Tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam rangka percepatan PTSL, dimohon Gubemur dan Bupati untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertipikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.

Menteri ATR/BPN menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah, yang selama ini telah bekerja keras bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN

Pada kesempatan peringatan HUT Undang-Undang Pokok Agraria tahun ini, Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Barat menyerahkan sebanyak 2.771 sertipikat hasil kegiatan Redistribusi Tanah, 5.347 sertipikat hasil program PTSL dan 462 sertipikat BMN yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang penyerahannya secara simbolis oleh Gubernur, Ali Baal Masdar didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Herjon Panggabean kepada 18 (delapan belas) orang perwakilan masyarakat dan instansi/Lembaga di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat dihadiri oleh FORKOPIMDA dan Pimpinan Instansi Vertikal serta OPD terkait.

 

Mamuju, 24 September 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendasi Berita

Back to top button