Ketua HMI Badko Sulselbar Mendorong Polda Sulsel Evaluasi Kinerja Kapolres Wajo
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi mengutuk tindakan represif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang terjadi terhadap ketua umum HMI Cabang Wajo dan beberapa kader HMI cabang Wajo pada saat melakukan aksi demonstrasi yang digelar pada Kamis, 16 Desember 2021.
Seperti diketahui bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan, awalnya dengan berorasi secara bergantian dan membentangkan spanduk tersebut, berlangsung dengan tertib.
Dalam aksi itu, massa aksi melakukan long march di berapa titik yaitu mulai dari lapangan merdeka kabupaten Wajo ke tugu BNI hingga akhirnya ke Kantor DPRD kabupaten Wajo.
Insiden represif terjadi saat massa aksi hendak membakar ban bekas sambil berorasi, disaat itulah terjadi ketegangan antara aparat kepolisian dan massa aksi hingga berujung pada pencekikan terhadap Ahmad Mulyadi sebagai ketua umum HMI cabang Wajo.
Kejadian ini mengakibatkan leher Ahmad memar dan bengkak hal serupa juga terjadi terhadap beberapa kader HMI Cabang Wajo lainnya.
“Tindakan represif oleh oknum polisi diatas maka saya selaku Ketua HMI Badko Sulselbar mewakili pengurus “Sangat menyayangkan dan mengecam sikap dan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dalam menyikapi massa aksi dengan cara kekerasan terutama terhadap kader-kader HMI,” Tegas Mantan Ketum HMI Cabang Makassar periode 2014-2015.
Sehingga melalui kesempatan ini kami menyampaikan beberapa masukkan kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. Mengevaluasi kinerja Kapolres kabupaten Wajo agar lebih humanis dalam menyikapi massa aksi sebagaimana tercantum dalam peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
2. Meminta kepada Kapoda agar oknum kepolisian yang terlibat dalam tindakan represif, ditindak secara tegas dan transparan sehingga tidak terulang lagi kejadian serupa dalam rangka menjaga kewibawaan dan citra POLRI.
3. Agar mengintruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian baik di tingkat kota dan kabupaten maupun sampai ke unit terkecil, untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan dan mencederai institusi kepolisian terutama dalam menyikapi massa aksi dengan cara kekerasan. Hal ini disebabkan akhir-akhir ini maraknya terjadi tindakan persekusi dan represif oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah terhadap masa aksi, selain melanggar HAM, negara kita juga menjunjung kebebasan berpendapat dimuka umum sebagai bentuk implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi dan UUD 1945.
“Dari ketiga poin yang kami sampaikan diatas jika bapak Kapolda Sulawesi Selatan tidak melakukan upaya perbaikan dan mengevaluasi kinerja Kapolres kabupaten Wajo serta, menindaki oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam tindakan represif selama beberapa hari kedepan dalam pengamatan kami, maka HMI Badko Sulselbar akan menginstruksikan kepada seluruh struktur HMI dan kader HMI di wilayah Badan koordinasi Sulawesi Selatan dan Barat untuk melakukan konsolidasi dan aksi secara besar-besaran hingga kekantor Polda Sulsel dan mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda”. Tutup Nasrun Sibela, Ketua HMI Badko Sulselbar 2020-2022. (MS02/D)
