LIRA Lapor Cakades Doda Terpilih Ke Polda Dan Ombudsman Terkait Ipal

Matra – Calon Kepala Desa Doda terpilih, berinisial RN (51), senin siang pukul 11.59 Wit. Pekan kemarin, Resmi dilaporkan ke Polda Sulbar dan Ombudsman RI Perwakilan Sulbar oleh  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA (Lumbung Informasi  Rakyat ). Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga LIRA terkait dugaan penggunaan Ijasa Paslu (IPAL) yang digunakan oleh Terlapor saat mendaftarkan diri pada Pikades Doda, Kabupaten Pasangkayu  25 Oktober bulan lalu.

Menurut Ketua LSM LIRA, Ir. Masnur yang ditemui dikantornya membenarkan adanya laporan yang dilakukan oleh lembaganya ke Polda Sulbar dan Ombudsman RI Perwakilan  Sulbar, dengan menunjukan Surat resmi Lembaga LSM LIRA dengan nomer surat: 058/DPW-Lira/Ext-SB/IX/2017. Prihal , Laporan Dugaan Penggunaan IJazah Palsu  yang dilayangkan ke Polda Sulbar serta Ombudsman RI Perwakilan Sulbar.

“benar kami melakukan pelaporan kepada saudara RN (51), dengan dugaan penggunaan Ijazah palsu saat pencalonannya di Pemilihan Desa Doda kemarin. Laporan ini kami tujukan ke Polda Sulbar dengan dugaan  pelanggaran Pidana terkait Penggunaan Ijasa Palsu (IPAL) dan Ke Ombudsman terkait dugaan pelanggaran Administrasi baik oleh penyelenggara Pilkades karna maupun lembaga lainya” Papar Ketua LIRA wilayah Sulbar.

Masnur menilai bahwa laporan yang dilakukan oleh lembaganya (LSL LIRA-Red) telah melalui beberapa kajian mendalam  beberapa berkas yang dibawah masyarakat desa Doda. Salah satu bukti yang menguatkan adanya dukaan penggunaan IPAL oleh terlapor menurut Masnur  adalah berkas Riwayat Hidup  terlapor yang disetor ke BPMD.

Dalam berkas tersebut khususnya terkait Riwayat Pendidikan Formal terlapor, besar dugaan adanya data yang dimanipulasi oleh terlapor seperti Kelulusan SD, SMP dan MA.

“ini berkas riwat Hidup terlapor, di Riwayat Pendidikan Formal Terlapor terterah tahun kelulusan SD, di tahun 1992 padahal beliau kelahiran 1966, kan tidak masuk akal, ada orang masuk SD umur 26 tahun. Anak saya saja masuk SD itu umur 6 tahun atau paling tua 7 tahun. Bukan hanya itu tanggal, bulan dan tahun kelulusan SMP terlapor juga sangat ganjal, diberkas tertulis tanggal 3 Desember tahun 1999, artinya ada masa tengga 8 tahun dari kelulusan SD terlapor, hal yang membuat kami heran, Tahun lulus SMP terlapor  di bulan Desember. Semua orang tahu bulan kelulusan sekolah itu di bulan juni atau juli, kalau desember setau saya itu masa anak sekolah libur karna ada perayaan hari raya dan juga tutup tahun. ini saja sudah sangat jelas,  terlapor tidak melalui proses pendidikan formal yang wajar dan kalau ini terbukti maka jelas terlapor (RN) melanggar pasal 69 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, adapun acaman hukumanya lima tahun penjara dan denda paling besar 500 juta” Terangnya.

Tak Cuma itu menurut  Warga Masyarakat Desa Doda ke kami, mengatakan terlapor sudah perna dilaporkan dengan kasus yang sama, pada masa pencalonan pertama beliau saat menjabat sebagai kepala desa Doda.

“ Info lain yang kami peroleh dari masyarakat, terlapor juga perna di laporkan hal serupa di periode pertama  terlapor sebagai Kades Doda, bahkan sempat  kata masyarakat pelantikannya di tunda sampai dua tahun, karna kasus tersebut tengah diperiksa di Polres Matra. Namun karna adanya intervensi Penguasa saat ini, kasusnya pun berhenti di tengah jalan dengan dikeluarkannya SP 3 oleh pihak Polres Matra. Ini yang membuat masyarakat meminta kami untuk langsung melaporkan hal ini ke Polda Sulbar, karna ditakutkan adanya intervensi penguasa.” Ungkap Masnur.

Masnur pun berharap laporan yang dilakukannya siang ini, benar – benar dip roses oleh Polda dan Ombudsman Sulbar. Hal ini menurutnya penting selain sebagai bentuk penegakan supermasi hukum di wilayah Sulbar,  hal ini juga bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kredibel sehingga cita-cita luhur pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa lewat pemimpin yang kredibel bisa terealisasi.

“Kalau pemimpin sudah dari awal berbuat curang dan maka saya yakin kedepanya saat di memimpin akan banyak kecurangan dan penipuan yang akan dilakukannya yang berujungnya masyarakat desa Doda, Kabupaten Pasangkayu pun akan menjadi korban” Harap Masnur (As/ac)

Rekomendasi Berita

Back to top button