Madareski: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Update Data Tenaga Kerja Terdampak Virus Corona

Mamuju – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat, Madareski Salating meminta agar Disnaker kabupaten segera melakukan update untuk melaporkan dan mengumpulkan data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayahnya masing-masing supaya segera mendapat Kartu Prakerja.

‘Semua pihak harus merespon cepat dari dampak pandemi Virus Corona (Covid-19). Begitupun pemberi kerja agar pro aktif melaporkan kondisi perusahaannya selama pandemi Virus Corona ini,” kata Kadisnaker Sulbar, Madareski di Mamuju, Selasa, 5/4.

Madareski menyebutkan, para kadisnaker segera mengumpulkan dan melaporkan data pekerja ter-PHK dan dirumahkan, baik pekerja formal dan informal, serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan Kartu Prakerja.

Hal ini selaras dengan permintaan Menaker yang ikut meminta agat para kadisnaker melaporkan data lengkap by name – by address yang dikirim berupa nama karyawan; nomor kontak; NIK; email; dan pekerjaan.

Pengumpulan dan pelaporan data diharapkan dapat segera dilakukan sedini mungkin, agar proses pelatihan berbasis kartu prakerja bisa dimulai.

“Semakin cepat data terkirim, akan semakin cepat kartu prakerja diluncurkan untuk memperoleh akses layanan pelatihan secara online terutama bagi karyawan ter-PHK maupun dirumahkan,“ katanya.

Ia menambahkan, pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan bisa mengakses program Kartu Prakerja sepanjang memenuhi persyaratan.

“Syaratnya adalah berusia di atas 18 tahun dan mengalami PHK atau dirumahkan,” ujarnya.

Jika tidak memenuhi syarat, seperti di bawah 18 tahun, sedang sekolah, atau sudah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sambung Madareski, maka peserta itu akan langsung didiskualifikasi.

Semula Kartu Prakerja ditujukan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).

Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah, sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK.

Pembekalan keterampilan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.

Namun Kartu Prakerja akhirnya mengalami perubahan skema untuk merespon dampak Covid-19.

Sebelumnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengubah kebijakan Kartu Prakerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan ; para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omzet.

Nantinya, penerima program dapat mengikuti pelatihan yang disyaratkan industri yang ada dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Dalam Sisnaker ini ada berbagai pilihan jenis pelatihan dan lembaga pelatihan, baik Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun LPK Swasta.
Pelatihan tersebut akan diselenggarakan secara online dan offline.

Setelah selesai mengikuti pelatihan, baik online ataupun offline. Peserta program nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga yang diikutinya.****