MAMUJU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menyusul prakiraan iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait musim hujan 2026/2027.
Langkah tersebut dilakukan setelah BPBD Sulbar menerima informasi prakiraan iklim melalui Surat Kepala BMKG Nomor e.T/KL.00.02/016/DK/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026), menginstruksikan seluruh jajaran BPBD Sulbar serta BPBD kabupaten untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi menghadapi berbagai potensi bencana.
Instruksi tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana.
Berdasarkan hasil monitoring iklim terkini dan prediksi musim hujan 2026/2027, BMKG mencatat adanya pengaruh fenomena El Niño yang sangat kuat dengan indeks mencapai +3,06°C pada September 2026, serta Indian Ocean Dipole (IOD) positif sebesar +0,782.
Kondisi tersebut disebut telah berkontribusi terhadap kekeringan berkepanjangan sebelum memasuki periode musim hujan.
Memasuki musim hujan, sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Barat, diprediksi mengalami pergeseran awal musim hujan atau datang lebih lambat dari kondisi normal. Selain itu, durasi musim hujan diperkirakan lebih pendek dibandingkan rata-rata normalnya.
Untuk wilayah Sulawesi Barat, awal musim hujan diprediksi mulai memasuki sebagian besar wilayah pada November hingga Desember 2026.
Sementara itu, puncak musim hujan diprakirakan berlangsung secara bertahap. Sebagian besar wilayah Sulawesi Barat diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026, sedangkan wilayah Sulbar bagian selatan diperkirakan mencapai puncaknya pada Februari 2027.
Pergeseran awal musim hujan tersebut menjadi perhatian BPBD karena risiko bencana tidak berhenti pada kekeringan. Hingga Oktober 2026, wilayah Sulbar masih berpotensi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebaliknya, ketika memasuki periode puncak musim hujan, potensi curah hujan berintensitas tinggi hingga sangat tinggi dapat meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir dan tanah longsor.
Karena itu, BPBD Sulbar mengingatkan seluruh BPBD kabupaten, instansi terkait, Forkopimda, serta masyarakat agar tidak mengabaikan perubahan kondisi cuaca dan segera melakukan langkah mitigasi.
Untuk menghadapi ancaman bencana, BPBD mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk tetap mewaspadai kekeringan selama Oktober 2026. Pembersihan sistem drainase juga perlu dioptimalkan sebagai langkah antisipasi sebelum memasuki puncak musim hujan.
Selain itu, jalur dan fasilitas evakuasi perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan banjir maupun tanah longsor.
Di sektor pangan dan pertanian, petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim serta mempertimbangkan penggunaan varietas tanaman berumur pendek.
Sementara pada sektor sumber daya air dan lingkungan, masyarakat didorong memaksimalkan penampungan air hujan, menerapkan pengelolaan drainase secara berkelanjutan, serta menjaga kebersihan lingkungan.
Langkah tersebut juga penting untuk mengantisipasi munculnya penyakit pascabanjir, termasuk Demam Berdarah Dengue (DBD), yang dapat meningkat ketika lingkungan mengalami genangan dan sanitasi terganggu.
Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menegaskan, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sulbar akan terus memantau perkembangan cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG.
“Pusdalops BPBD Sulbar senantiasa memantau perkembangan cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG dan segera berkoordinasi dengan pihak kabupaten/kota jika terjadi kondisi darurat,” tegas Muhammad Yasir Fattah.
BPBD Sulbar juga meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan, mitigasi dan koordinasi sejak dini dinilai penting untuk mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
