Pemkab Majene Jadwalkan Pelantikan Pejabat Fungsional di Akhir Tahun
MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene akan mengangendakan Pelantikan pejabat fungsional dalam rangka penyetaraan jabatan adminstrasi ke fungsional pada 29 Desember mendatang. Hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri RI per tanggal 9 Desember yang dikirimkan kepada Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten.
Sekertaris Daerah Majene Ardiansyah mengatakan agar OPD teknis seger mengatur persiapan pelantikan ditanggal tersebut, sambil menuggu jadwal Bupati Majene yang masih mengikuti kegiatan Dinas di Jakarta. Selain itu ia berharap tiap tiap pimpinan OPD juga mengiformasikan kepada masing masing pejabat administrasinya yang tidak lama lagi akan beralih ke fungsional.” kita jadwalkan di tanggal 29 saat Bupati ada di Majene juga agar pimpinan OPD menginformasikan ke seluruh pejabat eselon IV jangan sampai ada yang belum mengetahui ” ujarnya saat Kegiatan coffe Morning Senin 27 Desember 2021 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati.Menurutnya lagi pelanikan tersebut bukan untuk geser menggeser tetapi merujuk pada hasil penetapan yang disetujui Kemendagri dan Kemenpan RI.
Kabag Organisasi Setda Majene Afiat Mulwan mengatakan telah melakukan tiga kali sosialisasi penyetaraan jabatan adminstrasi ke fungsional. ” harapan kami pejabat eselon IV sudah mengetahui semua” ujar Afiat.
Selain hal tersebut Sekda juga mengingatkan para pimpinan OPD untuk mengecek LHKPN untuk segera login. Ia juga menyampaikan untuk melaksanakan sidak pegawai di awal tahun 2022.Mekanismenya dilakukan secara silang atau cross, dimana masing masing pimpinan OPD akan melakukan sidak namun bukan di OPD nya. ” Tidak ada alasan ASN tidak hadir pada saat itu, pimpinan OPD juga harus objektif melihat, sidak yang kia lakukan bukan hanya Bupati, Wakil dan Sekda saja tapi pimpinan OPD juga karna waktunya pasti tidak cukup” terangnya.
Pada tahun depan juga akan dilakukan audit kepada tenaga kontrak.Inspktorat akan diberi kewenangan untuk mencoret nama nama tenaga kontrak yang tidak layak di peetahankan. Pasalnya jika hanya mengadalkan OPD terkait maka kemungkinan masih ada yang ragu ragu, terbawa perasaan dan konflik kepentingan. kata Mantan Sekda Mamasa hal tersebut dilakukan untuk mengjasilkan kebijakan yang adaptif dan semoga tidak meninbulkan masalah baru.
Inspektur Inspektorat Abdul Rahim mengatakan, siap melaksanakan tugas tersebut hanya saja perlu sedikt waktu karna beberapa agenda penting yang dilakukan tim auditor Inspektorat saat ini yaitu pemeriksaan hasil perjalanan Dinas. ” ini sangat krusial karna selalu menjadi catatan penting para auditor BPK termasuk mempengaruhi opini wtp ”
Hadir dalam acara tersebut para Asisten Setda Majene, para pimpinan OPD para Kabag Setda dan Sekretariat DPRD Majene.***
