Pemkab Majene Sebaiknya Revisi DAU Ditengah Badai Corona
Majene – Pemerintah Kabupaten (Pemjab) Majene, Sulawesi Barat, sebaiknya melakukan upaya revisi Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, ditengah badai virus Covid-19.
“Pemkab Majene sejatinya bergerak cepat merevisi APBD untuk penanganan Covid-19 yang menimbulkan multi efek terhadap kehidupan masyarakat. Kita belum melihat langkah kongkrit upaya pencegahan dampak virus misterius yang telah melumpuhkan ekonomi daerah. Pemerintah pusat saja melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani telah mengintrusikan kepala daerah segera menghentikan proses pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini,” kata Kata Wahyuddin yang juga mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (IPPMIMM) yang dimintai keterangan nya via telepon di Majene, Selasa, 31 Maret 2020.
Menurutnya, revisi APBD memungkinkan dilakukan dengan mengajak DPRD setempat duduk bersama melakukan pergeseran anggaran yang tidak urgensi dan dialihkan untuk penangan efek dari wabah corona ini.
“Sampai hari ini belum ada yang mampu prediksi wabah ini berakhir. Ini ancaman serius dan berpotensi menimbulkan gejolak kehidupan sosial di masyarakat. Ini yang harus dipikirkan bagi pemimpin di daerah,” katanya
Yang mencengankan kata dia, Pemkab Majene terlihat mulai melelang kegiatan fisik pada portal LPSE seperti proyek lanjutan penimbunan dan perluasan akses jalan Pangali-Ali pagu senilai Rp890 juta, proyek rabat beton Tammero’do senilai Rp506 juta lebih dan beberapa kegiatan lainnya.
Proyek penimbunan lahan kata dia, belum urgen untuk dipercepat dikerjakan ditengah badai virus Corona yang begitu meresahkan. Akan jauh bermanfaat bila dana proyek itu digunakan untuk meringankan beban perawat, obat-obatan dan beban warga yang terpapar secara ekonomi.
Bisa juga kata dia, pemerintah kabupaten maupun DPRD Majene, menyumbangkan sebahagian gajinya untuk penangan dampak wabah virus Covid-19.
“Pak Bupati Mamuju Tengah sudah menyumbangkan gajinya setahun untuk meringankan beban warga yang terdampak virus Corona. Kita lihat saja apakah pemimpin kita di Majene rela mewakafkan gajinya untuk rakyatnya?
Beberapa Pemerintah di luar daerah telah mengambil kebijakan untuk penangan efek corona seperti pemotongan gaji ASN Lingkup Pemprov Jawa Barat. Lantas kebijakan apa yang ditempuh Pemkab Majene dalam mengatasi masa pelik ancaman multikrisis yang berpotensi terjadi di masyarakat saat ini.
‘Sosialisasi dan penyemprotan tidak cukup mengatasi efek corona. Anggaran yang tidak penting untuk segera di revisi. Mata anggaran harus tertuju pada program pengendalian efek wabah corona,” terangnya.
Gerak cepat Menkeu Sri Mulyani yang menghentikan DAK adalah solusi tepat guna menyikapi pengendalian Covid-19. Sektor belanja yang dihentikan berlaku untuk seluruh bidang kecuali kesehatan dan pendidikan. ***
Penulis: Aco Antara
www.mediasulbar.com
