Pemkab Mamuju Buka Rakerda Optimalisasi Program
Mamuju – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat, laksanakan kegiatan Rapat kerja Daerah (RAKERDA) dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program kerja pemerintahan di tahun anggaran 2017.
“Rakerda ini merupakan momentum penyatuan persepsi dan gerak langkah Aparatur Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan program kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terlaksana dengan maksimal,” kata Bupati Mamuju, H Habsi Wahid saat membuka kegiatan Takerda di Mamuju Senin.
Hadir dalam kesempatan ini diantaranya Wakil Bupati Mamuju H. Irwan SP Pababari, Ketua DPRD Mamuju Hj. Sitti Suraidah Suhardi, Kapolres Mamuju, Dandim 1418 Mamuju, Kajari, Para Asisten, Jajaran SKPD, Para Camat, Lurah/Desa setempat.
Menurut bupati, konsolidasi yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16. yang harus dilakukan adalah perlu ada kesamaan didalam tugas dan tanggung jawab perangkat daerah.
Ditahun 2017 dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) perlu terkoordinasi mulai dari tingkat SKPD sampai pada tingkat terbawah.
“Tahun ini juga adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sejak dibuat tahun 2016, sehingga seluruh perangkat daerah perlu satukan presepsi melihat kebijakan dan pelaksanaannya sampai tingkat bawah dan menerapkan program prioritas pembangunan Daerah untuk tahun 2017,” katanya.
Habsi mengatakan, ada lima yang harus dilaksanakan yakni peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur, pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian serta diperkuat oleh ekonomi kreatif dan peningkatan kapasiti Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan itu prioritas.
Wakil Bupati Mamuju H. Irwan Pababari ini menambahkan bahwa yang pasti sasaran program pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang sekarang mencapai 7,7 persen.
“Kita berharap setiap tahunya itu lebih baik lagi, kemudian angka kemiskinan juga masih berada di 6 persen lebih serta angka pengangguran juga berkisar 1 persen lebih.
Olehnya itu, untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan tentu ujungnya bagaimana mengaplikasikan APBD 2017 sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Karena itulah kita melakukan Rapat Kerja Daerah supaya seragam kita menafsirkan kebijakan sehingga dengan demikian sasaran kepada masyarakat untuk medapatkan pelayanan bisa tercapai,” terang Irwan.*
