Pemuda Majene: Postur Anggaran PKK tiap Tahun Jadi Sorotan

MAJENE – Pemuda Majene pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Majene, Sulawesi, Andi Sukri Tammalele (AST-ARIS) memberikan penilaian tersendiri terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait program MP3 (Majene Profesional, Produktif dan Pro Aktif).

Salah satu potret kemiskinan yang ditemukan di daerah. Foto: (dok/ist)

“Saya anggap program MP3 jilid pertama yang dijadikan jualan politiik oleh pasangan nomor urut satu, tentu tidak relevan dengan capaian kinerja pemerintahan Fahmi-Lukman selama ini. Dari aspek pembangunan infrastruktur saja, ternyata tidak berbanding lurus dengan semangat MP3″.

Begitupun persoalan program pemberdayaan masyarakat khususnya pelibatan pekerja lokal ikut memperburuk citra pemerintah selama ini. fakta yang menjadi keluhan para pekerja lokal yang sulit mendapatkan akses pekerjaan selama ini,” kata Akbar, 02/11/2020.

Menurutnya, jargon MP3 yang dilaksanakan selama empat tahun terakhir, lebih banyak yang tidak produktif, profesional dan pro aktif. Keberhasilan tentu ada, tetapi setelah kami melakukan beda terhadap program pemkab Majene dalam postur APBD setiap tahunnya, maka ditemukan banyak program yang sangat mubasir. Bahkan program yang menyasar pemberdayaan sangat minim dibandingkan kegiatan rutinitas seperti Bimtek.

Seperti kata dia. Alokasi anggaran PKK dari tahun ke tahun ternyata angkanya meningkat dan bahkan nilai pagunya sangat tidak wajar sebab ada yang melampaui kebutuhan belanja dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“Anggaran PKK ternyata mencapai milyaran. Anggaran yang diduga dimotori istri bupati selama ini bukan buat biaya pelesiran atau hanya buat jalan jalan ke luar negeri,” katanya.

Bukan cuma anggaran PKK kata dia, kebanyakan program disetiap OPD sepertinya pemerintah gemar mengalokasikan program Bimtek yang rata-rata tersaji dalam APBD setiap tahunnya. Jadi, sangat jelas batang tubuh APBD Pemkab Majene monotong dan terkesan program copy paste.

Tidak heran kata Akbar, jika masyarakat Majene selama empat tahun terakhir ini, merasakan beban ekonomi masyarakat semakin tinggi, sementara pendapatan semakin anjlok. Kondisi ini memicu angka kemiskinan kita berpotensi menambah angka kemiskinan baru. Jadi, jualan politik MP3 adalah kemasan yang gagal produk alias mubazir.

lebih lanjut Pemuda Majene tersebut, menuturkan tingginya alokasi anggaran PKK yang setiap tahunya bisa menjadi pemicu perlambatan pembangunan Majene.

“Maka Bisa jadi pemkab Majene meraih rekor MURI terkait kategori penggunaan anggaran PKK dengan persentase tertinggi di Indonesia. Ini bukti anggaran PKK yang tak wajar sangat bertentangan dengan MP3 sebab angka milyaran itu sangat tak profesional,” tutup Akbar.***

Penulis Acho/Akb

Rekomendasi Berita

Back to top button