PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR
KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS
UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah
mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak
berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga
Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan
Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang
berlaku sejak 5 Januari 2016, serta dalam rangka
menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan
angkutan penumpang antarkota dalam provinsi kelas
ekonomi di jalan dengan bus umum, perlu dilakukan
penyesuaian tarif angkutan penumpang antar kota
dalam provinsi kelas ekonomi;
b. bahwa penataan tarif sebagaimana di maksud pada
huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi
dengan instansi terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas
Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam
Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus
Umum dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun
2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula
Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan
Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 tahun 2002
tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula
Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan
Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun
2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah
Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas
Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan
Bakar Minyak Khusus Penugasan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor : SE.2 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif
Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
2. Hasil Rapat Koordinasi Instansi Terkait Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sulawesi Barat Tanggal 1 Februari 2016 tentang
Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS
EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN
MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI
SULAWESI BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Kepala Instansi adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)/Dinas/Biro/Kantor Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek
tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
6. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per
penumpang per kilometer.
7. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai
dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8. Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar
untuk menetapkan tarif jarak minimum.
9. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap
penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
10. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
11. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
BAB II
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
Pasal 2
1. Tarif dasar batas atas angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan mobil bus umum dan mobil
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 238,- (dua ratus tiga
puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer;
2. Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi
(AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan mobil bus umum dan
mobil penumpang kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 172,- (seratus tujuh
puluh dua rupiah) per penumpang per kilometer;
3. Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang Antar
Kota Dalam Provinsi (AKBP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini;
4. Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.
BAB III
IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN
Pasal 3
Iuran dana wajib pertanggungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja
(Persero) dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG
Pasal 4
Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggung jawab atas kualitas
pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang,
serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.
BAB V
TARIF TAMBAHAN DAN KHUSUS
Pasal 5
Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang
masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi
prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan
harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.
Pasal 6
Tarif tambahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan
trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa,
Topoyo-Mamasa menjadi Rp. 126,00,- (seratus dua puluh enam rupiah) per
penumpang per kilometer.
BAB VI
TANGGUNG JAWAB
Pasal 7
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan dibantu oleh
pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 Februari 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 4 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,
ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19560303 198703 1 007
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19560303 198703 1 007
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2016
TENTANG : TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG
UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NO. TRAYEK
JARAK
KM
TARIF LAMA (Rp) TARIF BARU (Rp)
BATAS
ATAS
BATAS
BAWAH
BATAS
ATAS
BATAS
BAWAH
1. MAMUJU-PASANGKAYU 273 68.000 49.000 65.000 47.000
2. MAMUJU-TOPOYO 117 30.000 21.000 29.000 20.000
3. MAMUJU-MAJENE 144 37.000 26.000 35.000 25.000
4. MAMUJU-POLMAN 199 50.000 36.000 48.000 34.000
5. MAMUJU-MAMASA 297 74.000 53.000 70.000 50.000
6. PASANGKAYU-TOPOYO 156 32.000 24.000 30.000 23.000
7. PASANGKAYU-MAJENE 417 104.000 75.000 99.000 71.000
8. PASANGKAYU-POLMAN 472 117.000 84.000 111.000 80.000
9. PASANGKAYU-MAMASA 567 141.000 103.000 134.000 98.000
10. TOPOYO-MAJENE 261 72.000 53.000 68.000 50.000
11. TOPOYO-POLMAN 316 87.000 64.000 83.000 61.000
12. TOPOYO-MAMASA 371 110.000 75.000 105.000 71.000
13. MAJENE-POLMAN 55 14.000 11.000 13.000 10.000
14. MAJENE-MAMASA 150 38.000 27.000 36.000 26.000
15. POLMAN-MAMASA 95 24.000 18.000 23.000 17.000
16. MAMUJU-MAMASA
(VIA MAMBI)
146 – – 55.000 45.000
17. TOPOYO-MAMASA
(VIA MAMBI)
263 – – 99.000 80.000
18. PASANGKAYU-MAMASA
(VIA MAMBI)
536 – – 201.000 163.000
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH

Rekomendasi Berita

Back to top button