PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PERTANIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian,
perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia
yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial,
kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku
pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu
membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya
saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan
hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan
Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan
peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya
dan swasta;
c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Bakorluh dalam
peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya
dan swasta, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Pada Sekretariat Badan
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
26);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
39);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
48);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PERTANIAN PADA SEKRETARIAT BADAN
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Badan Daerah adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Perikanan
dan Kehutanan Provinsi Sulwaesi Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulwaesi Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Adalah Unit
Pelaksana teknis pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas dibidang
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai
Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan
Pertanian.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
1. Dengan peraturan ini dibentuk UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Barat.
2. Dengan peraturan ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pendidikan dan
Pelatihan Pertanian Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat
berkedudukan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi UPT-BPPP
Pasal 3
(1) BPPP Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat merupakan Unsur Pelaksana Tekhnis
Daerah yang mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BAKORLUH) di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Aparatur
Penyuluh dan non Aparatur (Pelaku Utama dan Pelaku Agribisnis lainnya).
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTBPPPP
mempunyai fungsi;
a. merumuskan kebijakan Peningkatan kapasitas Aparatur Penyuluh dan non
Aparatur (Pelaku Utama);
b. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan teknis dan non teknis bagi
Aparatur Penyuluh;
c. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan teknis bagi Non Aparatur
(Pelaku Utama dan Pelaku Agribisnis lainnya);
d. menyelenggarakan pelayanan urusan umum dan administrasi kepegawaian
e. menyediakan fasilitasi penyelenggaraan pendidkan dan pelatihan yang
refresentatif;
f. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan
bimbingan dibidang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
g. menyelenggarakan koordinasi dengan Daerah Daerah terkait.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPT BPPP terdiri atas:
a. kepala;
b. sub bagian tata usaha;
c. seksi penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur; dan
d. seksi penyelenggara pelatihan non aparatur.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
Bagian Kesatu
Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTD
Pasal 5
(1) Kepala UPT-BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, menyelenggarakan koordinasi,
pembinaan, dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan
perbenihan, pengkajian teknologi dan proteksi tanaman Provinsi Sulawesi Barat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala UPT-BPPP mempunyai Fungsi:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
b. pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan keuangan;
d. mengoordinasikan dan penyusunan program serta pengolahan dan
penyajian data;
e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan;
f. pelaksanaan tugas kedaerahan lain sesuai dengan Bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci
sebagai berikut :
a. menyusun rencana UPT-BPPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan sehinggga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan
untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
Daerah untuk menghindari kesalahan;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan, menyusun rencana dan Program UPT-BPPP;
g. melaksanakan kebijakan dan standar teknis dibidang penyelengaraan
pelatihan;
h. mengembangkan metode penyelenggaraan pelatihan;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
j. melakukan urusan ketatausahaan UPT-BPPP;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPT-BPPP dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l. melaksanakan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Bagian Kedua
Tugas pokok dan rincian tugas Kepala Sub Bagian tata Usaha
Pasal 6
(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian tata Usaha yang
mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi
dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup
UPT-BPPP serta menyusun laporan.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas kepada bawahan;
b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata
laksana;
c. melakukan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi UPT-BPPP;
e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
f. melakukan urusan dokumentasi perkantoran;
g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPT- BPPP;
h. melaksanakan tugas kedaerah lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Ketiga
Tugas pokok dan rincian tugas Kepala Seksi
Pasal 7
(1) Seksi penyelenggara pelatihan aparatur dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT-BPPP dalam hal
perencanaan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparat penyuluh;
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
a. melaksanakan kegiatan perencanaan seksi;
b. melaksanakan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bagi aparaur penyuluh;
c. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi
aparatur penyuluh;
d. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
penyuluh;
e. melaksanakan perencanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
f. melaksanakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
g. melaksanakan tugas kedaerah yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai
dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 8
(1) Seksi Penyelenggara pelatihan non aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT-BPPP dalam
hal perencanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non aparatur (pelaku utama dan
pelaku agribisnis lainnya).
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
a. melaksanakan kegiatan perencanaan seksi;
b. melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
bagi non aparatur;
c. melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi non
aparatur;
d. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi non
aparatur;
e. melaksanakan perencanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
f. melaksanakan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan;
g. melaksanakan tugas kedaerah yang yang diperintahkan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9
(1) Kepala UPT-BPPP dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum
yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT-BPPP, Kepala Sub Bagian tata
Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi lain diluar
UPT-BPPP yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.
Pasal 10
(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT-BPPP wajib mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala ke atasannya tepat waktu.

Rekomendasi Berita

Back to top button