PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai,
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan prestasi
kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30
Tahun 2012;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (8)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang
diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, mengingat belum diatur
mengenai TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan
Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Penyusun
Produk Hukum Daerah, Widyaswara dan pertimbangan
objektif lainnya, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud
perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
SALINAN
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun Nomor 76);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
5. Perangkat Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala OPPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Organisasi Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
OPPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPPKD adalah dokumen pelaksanaan
PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya
disebut APBD Provinsi Sulawesi Barat, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah
penghasilan yang diperoleh selain dari gaji untuk peningkatan kesejahteraan
PNS berdasarkan pertimbangan prestasi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi
dan pertimbangan objektif.
16. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,
serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
18. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD, adalah Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lain dan
digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS).
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
19. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin
suatu organisasi negara.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai
tujuan organisasi.
BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah memberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS di
lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat setiap bulan dan diberikan
sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 3
Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada :
a. TPP berdasarkan Prestasi kerja;
b. TPP Berdasarkan Beban Kerja yaitu :
1. TPP bagi Pengelola Keuangan Daerah;
2. TPP bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD/Unit Kerja;
3. TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
4. TPP bagi Penyusun Produk Hukum Daerah;
5. TPP bagi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
6. TPP bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
7. TPP bagi Tenaga Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi;
8. TPP bagi Widyaswara; dan
9. TPP bagi Paramedis/Tenaga Medis Pada Dinas Kesehatan.
c. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.
d. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
Pasal 4
(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a)
diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai
perilaku kerja yang tinggi dan/atau disiplin kerja.
(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b)
diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugastugas
pengelolaan keuangan daerah, penatausahaan keuangan, perencana
pembangunan daerah, penyusun produk hukum daerah, lembaga pelayanan
secara elektronik, pelayanan pengadaan, auditor, widyaswara dan
paramedis/tenaga medis yang dinilai melampaui beban kerja normal.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
huruf (c) diberikan kepada PNSD yang dalam mengemban tugas memiliki
keterampilan khusus dan langka.
(4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf (d) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 5
(1) TPP bagi pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b angka 1 adalah pemberian beban kerja kepada Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah,
OPPKD dan PPKD selaku BUD, Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf pada
Bidang yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKPD,
Pemegang Kas Daerah, Pembantu Pemegang Kas Daerah dan Staf pada
OPPKD/PPKD/BUD/Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
(2) TPP bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b angka 2 adalah pemberian beban kerja kepada Pejabat
Penatausahaan Keuangan pada OPD/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Barat.
(3) TPP bagi Penyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b angka 3 adalah pemberian beban kerja kepada
BAPPEDA yang terdiri dari : Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon
IV dan Staf pada Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan
Data serta Kasubag yang menangani Program dan Perencanaan pada setiap
OPD kecuali OPD yang menerima beban pengelola keuangan (BPKPD).
(4) TPP bagi Penyusun Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b angka 4 adalah pemberian beban kerja kepada Pejabat Eselon I dan
Eselon II pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pejabat Eselon II
dan Pejabat Eselon III pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat, serta Pejabat Eselon IV dan Staf pada Bagian Peraturan Perundang-
Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(5) TPP bagi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b angka 5 adalah pemberian beban kerja kepada LPSE terdiri
dari : Ketua/Kepala, Sekretaris, Administrasi Sistem, Administrasi Jaringan,
Administrasi Agency, Verifikator Helpdeks, Trainer dan Pelaksana Sekretariat
pada Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi
Barat.
(6) TPP bagi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b angka 6 adalah pemberian beban kerja kepada Ketua, Sekretaris, dan
Anggota Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan (BIRO EKBANG) Provinsi Sulawesi Barat.
(7) TPP bagi Tenaga Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b angka 7 adalah pemberian beban kerja kepada Inspektur, Auditor &
P2UPD Muda, Auditor & P2UPD Pratama, Auditor & P2UPD Penyelia dan
Sekretariat Auditor & P2UPD pada INSPEKTORAT Provinsi Sulawesi Barat,
(8) TPP bagi Widyaswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 8
adalah pemberian beban kerja kepada Widyaswara Madya dan Widyaswara
Muda selaku Widyaswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Barat.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(9) TPP bagi Tenaga Medis/Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b angka 9 adalah pemberian beban kerja kepada Dokter Spesialis, Dokter,
Apoteker, Paramedis Perawatan dan Paramedis Non Perawatan pada Dinas
Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
BAB III
DASAR KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 6
(1) TPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD.
(2) Pengalokasian Anggaran untuk TPP dilakukan pada pembahasan Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran berkenaan.
BAB IV
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 7
(1) Ketentuan ini mencakup pengaturan tentang pemberian TPP kepada
PNSD/CPNSD.
(2) Pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menganggarkan Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak
Langsung pada masing-masing DPA-OPD dan/atau DPPA-OPD.
(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan prestasi kerja,
beban kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
(4) Pemberian TPP kepada PNS/CPNSD tenaga pendidik dan pegawai dari
kabupaten/kota yang baru dialihkan kepegawaiannya berdasarkan pengalihan
kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 8
Tujuan Pemberian TPP kepada PNSD/CPNSD :
a. untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
c. untuk meningkatkan motivasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD;
Bagian Ketiga
Asas Pemberian Tambahan Penghasilan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 9
Pemberian TPP kepada PNSD berdasarkan asas:
a. obyektif;
b. kemampuan Keuangan Daerah;
c. tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
d. bertanggung Jawab;
e. keadilan;
f. terukur; dan
g. manfaat.
BAB V
PENERIMA, JENIS DAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 10
(1) Penerima TPP adalah :
a. PNSD / CPNSD yang gajinya dibayarkan melalui APBD; dan
b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN/APBD yang
dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah dalam jabatan
struktural dan jabatan lainnya.
(2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada
PNSD/CPNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan desember
tahun sebelumnya dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis (job
description).
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan TPP yang
besarannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan atau sama dengan
tunjangan kinerja yang berlaku pada instansi asalnya.
(4) PNSD Non Struktural atau Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tambahan penghasilan pada
saat anggarannya telah dimuat dalam APBD.
(5) PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar, TPP-nya diberhentikan
sementara dan dibayarkan kembali setelah yang bersangkutan menyelesaikan
studinya dan bekerja kembali yang dinyatakan dengan surat pernyataan
melaksanakan tugas (SPMT).
(6) CPNSD yang diangkat dalam tahun berjalan diberikan TPP pada tahun
berikutnya.
Pasal 11
(1) Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pemberian TPP, tidak
diperkenankan membayarkan jasa kepada PNSD Pemerintah Daerah.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap jasa
sebagai narasumber, moderator, instruktur, protokol, pembaca doa dan
tim/panitia kegiatan lintas OPD/instansi lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
(3) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan
ketentuan PNSD Golongan III keatas dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dari
jumlah Bruto yang diterima.
BAB VI
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Kriteria Prestasi Kerja
Pasal 12
Kriteria pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf (a) diberikan kepada mereka yang memiliki perilaku kerja yang tinggi
dan disiplin kerja.
Bagian Kedua
Kriteria Beban Kerja
Pasal 13
(1) Kriteria Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b diberikan bagi mereka yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
(2) Beban kerja yang melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat
(1) adalah yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif sesuai
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada PNSD/CPNSD yang
bertugas sebagai :
a. pengelola keuangan;
b. penatausahaan keuangan OPD;
c. penyusun rencana pembangunan daerah;
d. penyusun produk hukum daerah;
e. LPSE;
f. unit Layanan Pengadaan;
g. auditor dan P2UPD Inspektorat;
h. widyaswara; dan
i. tenaga Medis/Paramedis.
(4) Dalam hal beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) maka PNSD/CPNSD
dapat diberikan TPP.
Bagian Ketiga
Kriteria Kelangkaan Profesi
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 14
(1) Kriteria Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c dapat diberikan kepada mereka yang dalam mengemban
tugas memiliki profesi yang langka.
(2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. profesi yang bersertifikat dari lembaga negara.
b. profesi yang bersertifikat dari organisasi profesi.
c. profesi yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri sipil lainnya dalam OPD.
(3) Dalam hal kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka
PNSD/CPNSD dapat diberikan TPP.
Bagian Keempat
Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 15
Kriteria Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
diperbantukan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 16
Besaran TPP dibayarkan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 berpedoman pada Lampiran I sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. {
BAB VII
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 17
(1) Pembayaran TPP dihentikan apabila PNSD/CPNSD yang bersangkutan :
a. diberhentikan atau diberhentikan sementara sebagai PNSD/CPNSD.
b. meninggal dunia.
c. cuti diluar tanggungan negara.
d. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(2) Apabila Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat telah terbentuk, maka secara langsung
pemberian TPP bagi PNSD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi
Sulawesi Barat diberhentikan.
(3) Gubernur Menetapkan Surat Pemberhentian Pembayaran TPP atas dasar
pertimbangan pejabat kepegawaian dengan tembusan kepada :
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
b. Kepala OPD yang bersangkutan.
c. Inspektorat Daerah Provinsi.
BAB VIII
INDIKATOR DAN TATA CARA PERHITUNGAN PENILAIAN TPP
Pasal 18
(1) Indikator penilaian berdasarkan kriteria TPP dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. terlambat datang dengan pemotongan sebesar 1% per hari.
b. pulang sebelum waktunya dengan pemotongan sebesar 1% per hari.
c. tidak masuk kantor dengan keterangan dengan pemotongan sebesar 1,5% per
hari.
d. tidak masuk kantor tanpa keterangan dengan pemotongan sebesar 4,5% per
hari.
(2) Penilaian terlambat datang sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a,
diberikan penilaian berdasarkan absen pada saat apel pagi.
(3) Penilaian sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b,
diberikan penilaian bedasarkan absen pada instansi masing-masing OPD oleh
atasan langsung.
(4) Penilaian tidak masuk kantor dengan keterangan sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) huruf c, diberikan penilaian oleh atasan langsung dengan menyertakan
surat keterangan dokter atau surat izin.
(5) Penilaian tidak masuk kantor tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dengan
ayat (1) huruf d, diberikan penilaian bedasarkan absen oleh atasan pada instansi
masing-masing OPD.
(6) Penilaian kehadiran berdasarkan absen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan menggunakan absen elektronik.
(7) Format penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 19
Seluruh instrumen pengukuran tambahan penghasilan bagi PNSD melampirkan
print out absen elektronik masing-masing objek penerima TPP sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari aspek penilaian.
Pasal 20
Untuk menetapkan penilaian pemberian TPP berdasarkan perhitungan setiap
bulannya, dibentuk TIM pada masing-masing OPD.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21
(1) Kepala OPD masing-masing, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
Inspektorat Daerah Provinsi dan PPKD melaksanakan pengendalian berupa
pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian TPP kepada
PNSD/CPNSD.
(2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian TPP kepada PNSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk membantu Kepala OPD, BKD, Inspektorat Daerah Provinsi dan PPKD
dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing OPD membentuk TIM pengendalian
dan pengawasan.
BAB X
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 22
Penganggaran TPP dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan
berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek Belanja Tambahan Penghasilan PNSD dan
rincian objek Belanja TPP berdasarkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja serta
Kelangkaan Profesi.
Pasal 23
Pertanggungjawaban TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, bagi OPD yang masih menggunakan
absen manual, wajib menyesuaikan dengan menggunakan absen elektronik paling
lambat 1 Mei 2017.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
berdasarkan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Maret 2017
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
CARLO B. TEWU
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat berdasarkan prestasi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Barat.
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 16 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,
ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina
NIP. : 19750630 200212 1 010

Rekomendasi Berita

Back to top button