PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penyertaan
modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang
disetorkan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2012
dan akan berakhir pada tahun 2016, sehingga untuk
meningkatan pendapatan asli daerah perlu dilakukan
penambahan penyertaan modal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Penyertaan modal Daerah
dapat dilakukan untuk penambahan modal yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
SALINAN
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat pada PT. Bank Pembangunan
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 59);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsiadalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank SULSELBAR adalah
Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan
Terbatas.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan
Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah
Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
9. Direksi adalah Direksi PT. Bank SULSELBAR.
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank SULSELBAR.
11. Pemegang Saham adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi
Sulawesi Barat, orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam
PT. Bank SULSELBAR.
12. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti
tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hakhak
lainnya.
13. Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain untuk dijadikan
sebagai modal PT. Bank SULSELBAR dan dikelola secara korporasi,
dengan prinsip saling menguntungkan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta
percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejehteraan masyarakat
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk :
a. meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
b. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan
pertumbuhan perekonomian daerah; dan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat
proses pembangunan daerah.
BAB III
SUMBER DAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari
penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK),
pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penyertaan modal
kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang
disetorkan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2012 dan akan berakhir pada
tahun 2016.
Pasal 6
(1) Untuk meningkatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham melakukan
penambahan penyertaan modal pada PT. Bank SULSELBAR dalam
bentuk saham yang besarannya Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh
milyar rupiah).
(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetor dalam 3 (tiga) tahap dan dimulai pada Tahun Anggaran 2017,
yaitu :
1. Tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
2. Tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. Tahun 2019 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar
rupiah).
(3) Penambahan Penyertaan Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi
pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dalam tahun anggaran berkenan.
Pasal 7
Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), kepemilikan saham Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat pada PT. Bank SULSELBAR menjadi bertambah, yaitu :
1. Tahun 2017 sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar
rupiah);
2. Tahun 2018 sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar
rupiah);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3. Tahun 2019 sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh delapan
milyar rupiah);
Pasal 8
(1) Dalam hal keuangan daerah memungkinkan, penyetoran besaran
penambahan penyertaan modal dapat dibayarkan melebihi besaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sehingga memperpendek
jangka waktu penyetoran.
(2) Pembayaran besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan mengubah jumlah kepemilikan saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
BAB IV
PEMBAGIAN HASIL USAHA PT. BANK SULSELBAR
Pasal 9
(1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung
berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank
SULSELBAR.
(2) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
setelah dikurangi Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang
prosentasenya ditetapkan setiap tahun dalam RUPS atas dasar penilaian
Akuntan Publik.
(3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT.
Bank SULSELBAR.
(4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan
ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10
Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Provinsi kepada PT. BANK
SULSELBAR wajib dikelola secara professional dan proporsional sehingga
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah
Provinsi maupun kepada masyarakat Sulawesi Barat.
Pasal 11
(1) Pengelolaan tambahan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Bank
SULSELBAR dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.
(2) Pertanggungjawaban pengelolaan tambahan modal yang disetor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

JDIH Provinsi Sulawesi Barat
PENJELASAN ATAS
PERATURANDAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
I. UMUM
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi
Sulawesi Barat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada PT. Bank
Pembangunan Daerah SULSELBAR, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank SULSELBAR,
yang disetor secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2012,
dan berakhir pada Tahun 2016.
Penyertaan modal pada PT. Bank SULSELBAR selain untuk
meningkatan pendapatan asli daerah melalui perolehan laba dan/atau
keuntungan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, juga memberikan
manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena
itu,Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu melakukan penambahan
penyertaan modal pada PT. Bank SULSELBAR sebesar Rp.
30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang disetorkan secara
bertahap selama 3 (tiga) tahun, dimulai dari Tahun 2017.
Dalam hal keuangan daerah memungkinkan, maka penyetoran
penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000.00,00 (tiga
puluh milyar rupiah) dapat kurang dari 3 (tiga) tahun.
Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,bahwa Penyertaan Modal Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Pasal 333 ayat (2) bahwa
Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan antara lain untuk
penambahan modal, maka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat pada PT. Bank SULSELBAR ini diatur dalam
Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah
bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang atau
barang yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” adalah
organ PT. Bank SULSELBAR yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam PT. Bank SULSELBAR dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 78

Rekomendasi Berita

Back to top button