PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAHPROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
SALINAN
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
b. Bahwa rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 17
Oktober 2016:
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016:
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Aggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. PeraturanPemerintahNomor57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Indonesia Nomor4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2015 Nomor 903);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
1 PENDAPATAN
a. semula Rp. 1.706.336.865.095,50
b. berkurang Rp. 6.852.271.259,26
Rp. 1.699.484.593.836,24
2 BELANJA
a. semula Rp. 2.155.027.865.095,50
b. berkurang Rp. 304.503.816.234,50
Rp. 1.850.524.048.861,00
Surplus/Defisit Setelah PeRrup.bahan -151.039.455.024,76
3 PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 450.691.000.000,00
b. berkurang Rp. 297.651.544.975,24
Rp. 153.039.455.024,76
Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 2.000.000.000,00
b. berkurang Rp. 0,00
Rp. 2.000.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp. 151.039.455.024,76
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 2
(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 terdiri dari :
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)angka1 terdiri dari jenis Pendapatan :
1 Pendapatan Asli Daerah
a. semula Rp. 278.766.459.095,50
b. bertambah Rp. 5.165.527.740,74
Rp. 283.931.986.836,24
2 Dana Perimbangan
a. semula Rp. 1.425.086.616.000,00
b. berkurang Rp. 12.517.799.000,00
Rp. 1.412.568.817.000,00
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. semula Rp. 2.483.790.000,00
b. bertambah Rp. 500.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 2.983.790.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) angka 2 terdiri :
1 Pendapatan Pajak Daerah
a. semula Rp. 243.221.084.095,50
b. bertambah Rp. 0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 243.221.084.095,50
2 Hasil Retribusi Daerah
a. semula Rp. 12.177.250.000,00
b. bertambah Rp. 3.903.550.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 16.080.800.000,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
a. semula Rp. 1.225.000.000,00
b. bertambah Rp. 2.075.000.000,00
Rp. 3.300.000.000,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
a. Semula Rp. 22.143.125.000,00
b. Berkurang Rp. 813.022.259,26
Jumlah Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 21.330.102.740,74
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
a. semula Rp. 27.348.371.000,00
b. bertambah Rp. 0,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 27.348.371.000,00
5 Dana Insentif Daerah (DID)
a. semula Rp. 42.404.953.000,00
b. bertambah Rp. 2.449.468.000,00
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) Setelah Perubahan Rp. 44.854.421.000,00
2 Dana Alokasi Umum
a. semula Rp. 925.147.622.000,00
b. bertambah Rp. 0,00
Rp. 925.147.622.000,00
3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
a. semula Rp. 152.205.290.000,00
b. Berkurang Rp. 14.967.267.000,00
Rp. 137.238.023.000,00
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
a. semula Rp. 277.980.380.000,00
b. berkurang Rp. 0,00
Rp. 277.980.380.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Setelah Perubahan
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)angka3terdiridari:
Pasal 3
(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam 1 angka 2 terdiri dari :
1 Pendapatan Hibah
a. semula Rp. 742.700.000,00
b. bertambah Rp. 0,00
Rp. 742.700.000,00
2 Pendapatan Lainnya
a. semula Rp. 1.741.090.000,00
b. bertambah Rp. 500.000.000,00
Rp. 2.241.090.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan
1 Belanja Tidak Langsung
a. semula Rp. 818.724.123.095,50
b. bertambah Rp. 7.772.187.293,74
Rp. 826.496.310.389,24
2 Belanja Langsung
a. semula Rp. 1.336.303.742.000,00
b. berkurang Rp. 312.276.003.528,24
Rp. 1.024.027.738.471,76
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalamPasal 3angka 1 terdiri dari jenis belanja
1 Belanja Pegawai
a. semula Rp. 260.365.687.162,84
b. bertambah Rp. 6.383.681.963,33
Rp. 266.749.369.126,17
2 Belanja Bunga
a. semula Rp. 5.842.468.125,00
b. berkurang Rp. 4.200.000.000,00
Rp. 1.642.468.125,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3 Belanja Hibah
a. semula Rp. 388.165.000.000,00
b. bertambah Rp. 7.762.134.517,00
Rp. 395.927.134.517,00
4 Belanja Bantuan Sosial
a. semula Rp. 12.006.530.633,64
b. bertambah Rp. 5.366.966.472,36
Rp. 17.373.497.106,00
5 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Pemerintah Desa
a. semula Rp. 116.188.424.374,02
b. berkurang Rp. 263.195.658,95
Rp. 115.925.228.715,07
6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Pemerintah Desa
a. semula Rp. 35.156.012.800,00
b. berkurang Rp. 6.677.400.000,00
Rp. 28.478.612.800,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
7 Belanja Tidak Terduga
a. semula Rp. 1.000.000.000,00
b. berkurang Rp. 600.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 400.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3angka 2 terdiri dari jenis belanja:
1 Belanja Pegawai
a. semula Rp. 8.193.165.000,00
b. berkurang Rp. 447.475.000,00
Rp. 7.745.690.000,00
2 Belanja Barang dan Jasa
a. semula Rp. 497.426.169.200,00
b. berkurang Rp. 47.472.831.392,46
Rp. 449.953.337.807,54
3 Belanja Modal
a. semula Rp. 830.684.407.800,00
b. berkurang Rp. 264.355.697.135,78
Rp. 566.328.710.664,22
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 3 terdiri dari :
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
a. Semula Rp. 450.691.000.000,00
b. Berkurang Rp. 297.651.544.975,24
Rp. 153.039.455.024,76
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
a. Semula Rp. 2.000.000.000,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari:
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
a. semula Rp. 90.000.000.000,00
b. berkurang Rp. 48.364.215.342,28
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 41.635.784.657,72
2 Penerimaan Pinjaman Daerah
a. semula Rp. 360.691.000.000,00
b. berkurang Rp. 249.287.329.632,96
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 111.403.670.367,04
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 terdiri dari:
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
1 Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah
a. semula Rp. 2.000.000.000,00
b. bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
3. LAMPIRAN III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
4. LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. LAMPIRAN V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. LAMPIRAN VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. LAMPIRAN VII : Daftar Piutang Daerah;
8. LAMPIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. LAMPIRAN IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. LAMPIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. LAMPIRAN XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;
12. LAMPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. LAMPIRAN XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 6
Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 20 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,
ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 7
Ditetapkandi Mamuju
Pada tanggal 20 Desember 2016
Plh. GUBERNUR SULAWESI BARAT
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama
NIP : 19590529 1985031012
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651005 198812 1 002

Rekomendasi Berita

Back to top button