PERGUB NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KEHORMATAN DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN KEHORMATAN DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6), Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, pendanaan Komisi Informasi Provinsi
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, untuk mengatur pendanaaan Komisi
Informasi Provinsi Sulawesi Barat, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat;
c. bahwa dalam rangka menyesuaikan pemberian Tunjangan
Kehormatan dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat,
maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016
Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat,
perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kehormatan dan
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaAtas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi
Informasi Pusat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 26);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KEHORMATAN
DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI
BARAT.
Pasal 1
(1) Dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Provinsi
Sulawesi Barat, dibentuk Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat.
(2) Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari ketua, wakil ketua dan 3 (tiga) orang
anggota.
(3) Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), secara administrasi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 2
Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya ketua, wakil ketua dan
anggota diberikan tunjangan kehormatan setiap bulan dan biaya perjalanan dinas
yang besarannya ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 3
(1) Besaran tunjangan kehormatan ketua, wakil ketua dan anggota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.
(2) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat pada setiap tahun anggaran berkenaan
setelah termuat dalam Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat.
(3) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan keaktifan melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya.
Pasal 4
Biaya perjalanan dinas bagi ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setara
dengan Eselon III (tiga) Golongan IV.a atau Golongan IV.b yang besarannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasa 6
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor
18 Tahun 2016 tentang Honorarium dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 februari 2017
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
CARLO B. TEWU
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 1
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,
ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
Paraf Koordinasi
No. Jabatan Paraf &
Tanggal
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Bidang
Pemerintahan
3. Kepala Sekretariat KIP
4. Plh. Kepala Biro
Hukum
5. Kabag. Per-
UU/Kasubag. Peny.
Raperda dan Rapergub
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 6 Februari 2017
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina
NIP. : 19750630 200212 1 010

Rekomendasi Berita

Back to top button