PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH BERBASIS HOLISTIK,TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL

1
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH
BERBASIS HOLISTIK,TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwasetiaptahunnyaPemerintahDaerahwajibmenjabarka
nRencana Kerja Pembangunan Daerah ke dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan
tahunan disusun dalam suatu dokumen yang akan
menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Program Prioritas
PembangunanDaerahBerbasis Holistik,Tematik, Integratif
Dan Spasial Di ProvinsiSulawesiBaratTahun2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
SALINAN
2
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 26);
13. Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 5);
14. Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2016
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013
Nomor 1, Tambahan Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PRIORITAS
3
PEMBANGUNANDAERAHBERBASIS HOLISTIK,TEMATIK,
INTEGRATIF DAN SPASIAL DI
PROVINSISULAWESIBARATTAHUN2017.
Pasal 1
Program Prioritas Pembangunan DaerahProvinsiSulawesi
BaratTahunAnggaran2017 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang
secara formal diformulasikan melalui forum Perencanaan Pembangunan adalah
sebagai berikut :
1. Program Layanan Pendidikan
2. Program Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3. Program Sanitasi dan Air Bersih
4. Program Penyediaan Infrastruktur Wilayah dan Pembangunan Pinggiran
5. Program Bangunmandar
6. Program Penanggulangan Kemiskinan
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Program Ketahanan Pangan
9. Program Agroindustri
10. Program Pengembangan Objek Wisata Mamasa
11. Program Tata Kelola Pemerintahan
Pasal 2
Program Prioritas Pembangunan DaerahTahun 2017 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan umum Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawei Barat, dan
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing
Dinas/Badan/Biro/Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSISULAWESI BARAT,
ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Agustus 2016 GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, tanggal
KEPALA BIRO HUKUM,
Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651005 198812 1 002

Rekomendasi Berita

Back to top button