PERGUB NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat
yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNURTENTANG PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
7. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan Negara di daerah.
8. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi
kepada Masyarakat pengguna informasi.
9. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau
masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
10. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban berupa laporan
akuntabilitas kinerja secara periodik.
11. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau
diterima oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik
tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk
apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
12. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
13. Pengelolaan dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan,
penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
14. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis
berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
15. Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada
masyarakat pengguna informasi.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID
adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada
Pemerintah Provinsi.
17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya
disingkat PPID Pembantu adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi
yang berada pada SKPD.
18. Pengguna Informasi Publik adalah warga negara, dan orang/badan hukum yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan.
19. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
20. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian
tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan
adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan
menutup suatu informasi publik.
21. Sengketa Informasi Publikadalah sengketa yang terjadi antara badan publik
dan pengguna informasi publikyang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
22. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
23. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para
pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
24. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa ajudikasi diluar pengadilan
yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
BAB II
MAKSUD, TUGAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam
memberikan dan mengelola informasi publikdan dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi.
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin tertib adminitsrasi pengelolaan
pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 4
Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dilaksanakan berdasarkan prinsip, sebagai berikut:
a. mudah, murah, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian
pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan
lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses;
b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus
dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik
harus dapat dipertanggung jawabkan; dan
d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi publik harus
memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
BAB III
KRITERIA INFORMASI PUBLIK
Pasal 5
Informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, diterima, atau yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Pasal 6
Informasi publiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan kriterianya
terdiri dari:
a. informasi publik yang dikecualikan;
b. informasi publik yang wajib disampaikan secara berkala;
c. informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
d. informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
Pasal 7
(1) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a, merupakan informasi yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Gubernur.
(3) Informasi publik yang wajib disampaikan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna
informasi publik.
(4) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi
publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c dan huruf d, dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat,
tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
Pasal 8
(1) Pemerintah Provinsi berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
(2) Pemerintah Provinsi berhak menolak memberikan informasi publik, apabila
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. informasi yang dapat membahayakan Negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan yang tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
(4) Pengecualian informasi dilakukan kerena bersifat ketat, terbatas, dan tidak
mutlak.
(5) Sifat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki pengertian,
sebagai berikut:
a. bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dilakukan dengan pengujian
secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan
dan kepentingan umum;
b. bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
c. informasi yang telah dikecualikan dapat dinyatakan terbuka untuk
melindungi kepentingan umum yang lebih besar.
BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Pasal 9
(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. informasi tentang Profil Pemerintah Provinsi;
b. informasi tentang program dan/atau kegiatan yang dijalankan dalam lingkup
Pemerintah Provinsi;
c. informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi;
d. laporan akses informasi publik;
e. informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan
Gubernur atau produk hukum Pemerintah Provinsi lainnya;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
f. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik,pengajuan
keberatan, proses penyelesaian sengketa, informasi publik dan pihak-pihak
yang bertanggung jawab untuk dapat dihubungi;
g. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Provinsi maupun
pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi;
h. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di
setiap kantor Pemerintah Provinsi.
Pasal 10
(1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. informasi bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena factor
alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa,
kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
b. informasi keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau
teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan
kegiatan keantariksaan;
c. informasi bencana sosial seperti kurusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
d. informasi jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang
berpotensi menular;
e. informasi racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
dan
f. informasi rencana gangguan terhadap utilitas publik.
Pasal 11
Informasi Publik yang wajibtersediasetiapsaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf dmeliputi:
a. daftarseluruhInformasiPublik yang berada di bawah penguasaan Pejabat
Pemerintah Provinsi, tidak termasukinformasi yang dikecualikan;
b. hasil keputusan Pejabat Pemerintah Provinsidan pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan
Pejabat Pemerintah Provinsi;
e. perjanjian Pejabat Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga;
f. informasi dan kebijakanyangdisampaikan Pejabat Pemerintah Provinsi dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosedurkerja pegawai Pejabat Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau
h. laporanmengenai pelayanan akses InformasiPublik sebagaimana diatur dalam
Peraturan Gubernur ini.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 12
(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi ditetapkan PPID.
(2) Pelaksana pengelolaan informasi dan dokumentasi, terdiri dari:
a. Tim Pertimbangan;
b. PPID; dan
c. PPID Pembantu.
Pasal 13
(1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan
informasi.
(3) Tim Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi; dan
b. penyelesaian masalah dan hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman
ini.
Pasal 14
(1) PPIDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, secara ex officio
dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah
Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi.
(2) Dalam pelaksanaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
bidang-bidang, yang terdiri dari:
a. bidang pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip;
b. bidang pelayanan informasi; dan
c. bidang pengaduan penyelesaian sengketa.
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibantu oleh tenaga
teknis/administrasi.
(4) PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang
berada di lingkungan SKPD dan/atau Pejabat Fungsional.
(5) Penunjukan PPID ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 15
PPIDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas,
sebagai berikut:
a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
b. menyimpang, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
infomasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji
konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
g. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi
publik;
3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
4. alasan penolakan permohonan informasi.
Pasal 16
PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai
wewenang, sebagai berikut:
a. meminta dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi;
b. mengumpul, mengelola serta memelihara informasi dan dokumentasi dengan
PPID Pembantu dan/atau pejabat;
c. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
d. mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.
Pasal 17
(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf dibentuk
untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi
pada setiap SKPD.
(2) Jabatan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kepada
jabatan:
a. salah satu Kepala Bagian dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro di
Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi; dan
b. salah satu Kepala Bidang dan/atau Kepala Bidang di
Badan/Dinas/Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi.
(3) PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
(4) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara
berkala sesuai dengan kebutuhan.
(5) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh tenaga
pembantu administrasi/fungsional.
Pasal 18
(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas,
sebagai berikut:
a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi
dan dokumentasi dari staf pada SKPD;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
infomasi kepada publik;
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat;dan
f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan
kepada PPID.
(2) PPID Pembantumelaksanakan fungsi, sebagai berikut:
a. menghimpun informasi publik pada masing-masing unit kerja; dan
b. penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing unit
kerja.
Pasal 19
(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, memiliki kewenangan
untuk memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
diketahui/disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh terhadap semua proses
pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perangkat Daerah
masing-masing yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu;
b. kepala Perangkat Daerah menandatangani Laporan PPID Pembantu untuk
diserahkan kepada PPID;
c. kepalaPerangkat Daerah menandatangani Laporan keberatan informasi atas
pelayanan informasi dari PPID Pembantu kepada PPID.
(2) PPID Pembantu bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses mediasi dan
ajudikasi di Komisi Informasi dan proses ajudikasi di Pengadilan apabila terjadi
sengketa informasi.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 20
(1) Pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan
oleh PPID dengan melibatkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi.
(2) Pengelolaan informasi publik di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan
oleh PPID Pembantu.
Pasal 21
Advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan
Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh PPID dengan melibatkan Perangkat Daerah
yang menandatangani bidang hukum.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB VII
TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 22
(1) PPID melaksanakan inventarisasi informasi yang dikecualikan berdasarkan
usulan dari Perangkat Daerah.
(2) PPID melaporkan inventarisasi informasi yang dikecualikan kepada Tim
Pertimbangan untuk dilakukan uji konsekwesi.
(3) Tim Pertimbangan wajib melakukan pengujian mengenai konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan serta mempertimbangkan secara
seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik sebagai
Informasi Publik yang dikecualikan.
(4) Tim Pertimbangan yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan ketentuan secara jelas
dan tegas pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu
informasi wajib dirahasiakan.
(5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan atas permohonan
Informasi Publik.
Pasal 23
(1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang
dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan
diberikan kepada Publik.
(2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagai informasi dalam suatu
salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses Publik
terhadap keluhan salinan Informasi Publik.
(3) Dalam hal melakukan penghitaman atau pengaburan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPID wajib memberikan alasan dan
materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan.
Pasal 24
(1) PPID dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
(2) Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan
informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
BAB VIII
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 25
Seluruh Informasi Publik yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi selain
informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh Publik melalui prosedur
permohonan Informasi Publik.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 26
(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak
tertulis.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis, permohonan harus:
a. mengisi formulir permohonan; dan
b. perolehan salinan dan/atau pengiriman Informasi Publik apabila
dibutuhkan, biaya dibebankan kepada pemohon Informasi Publik.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam
formulir permohonan.
(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan
Informasi Publik diregistrasi;
b. nama;
c. alamat;
d. pekerjaan;
e. nomor telepon/e-mail;
f. rincian informasi yang dibutuhkan;
g. tujuan penggunaan informasi;
h. cara memperoleh informasi; dan
i. cara mendapatkan salinan informasi.
Pasal 27
(1) Terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
PPID berkewajiban:
a. melakukan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam buku register
permohonan;
b. memberikan nomor pendaftaran permohonan informasi yang telah
diserahkan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, sebagai
bukti permohonan informasi; dan
c. menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon
informasi.
(2) Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili
atau cara lain yang memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan
pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran
dikirimkan kepada pemohon Informasi Publik.
(3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan
bersama dengan pengiriman Informasi Publik.
(4) PPID wajib menyampaikan salinan formulir permohonan yang telah diberikan
tanda bukti permohonan Informasi Publik.
(5) Registrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya
memuat:
a. nomor pendaftaran permohonan;
b. tanggal permohonan;
c. nama pemohon Informasi Publik;
d. alamat;
e. pekerjaan;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
f. nomor kontak;
g. Informasi Publik yang diminta;
h. tujuan penggunaan informasi;
i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah
penguasaan Pemerintah Daerah atau telah didokumentasikan;
j. format informasi yang dikuasai;
k. jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat
atau mendapatkan salinan informasi;
l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyerahkan ke Badan Publik
lain bila informasi yang diminta berada pada kewenangan Badan Publik lain;
m. alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak;
n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan
o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang
diminta.
Pasal 28
(1) Dalam hal pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan
mengetahui Informasi Publik, PPID wajib:
a. memberikan akses bagi pemohon untuk melihat Informasi Publik yang
dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa
Informasi Publik yang dimohon;
b. memberikan alasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan
Pasal 16 apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan
c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendaki.
(2) Dalam hal pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, PPID wajib
mengoordinasikan:
a. pemohon Informasi Publik memiliki akses untuk membaca dan/atau
memeriksaInformasi Publik yang dimohon;
b. pemohon Informasi Publik mendapatkan salinan informasi yang dibutuhkan;
c. pemberian alasan tertulis dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 apabila permohonan informasi
ditolak; dan
d. pemberian informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta
formulirnya bila dikehendaki.
(3) PPID wajib memastikan pemohon Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak
permohonanInformasi Publik diajukan.
(4) PPID wajib memastikan pemohon Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercatat dalam register permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27.
Pasal 29
(1) PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban
Pemerintah Provinsi atas permohonan Informasi Publik.
(2) Pemberitahuan tertulissebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
a. apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau
tidak;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang
diminta dalam hal informasai tersebut tidak berada di bawah
penguasaannya;
c. menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;
d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
e. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;
f. penjelasan atau penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada;
dan
g. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai
atau belum didokumentasikan.
(3) Dalam hal Informasi Publikyang dimohon diberikan baik sebagian atau
seluruhnya pada saat permohonan diajukan, PPID wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersamaan dengan Informasi Publik yang dimohon.
(4) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik
sebagian atau seluruhnya namun tidak disampaikan pada saat permohonan
diajukan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan Informasi
Publik yang dimohon kepada pemohon informasi sesuai dengan jangka waktu
yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan
secara tertulis bersamaan dengan Keputusan PPID tentang Penolakan
Permohonan Informasi.
(6) Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor pendaftaran;
b. nama;
c. alamat;
d. pekerjaan;
e. nomor telepon/e-mail;
f. informasi yang dibutuhkan;
g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi;
h. alasan pengecualian; dan
i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan
diberikan kepada pemohon informasi.
(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Informasi
Publikyang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(8) Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan secara langsung atau
melalui surat elektronik, nomor pendaftaran bersamaan dengan pemberitahuan
tertulis.
(9) Dalam hal PPID belum menguasai dan mendokumentasikan Informasi Publik
yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang
dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan
perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
(10)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) beserta penyampaian
Informasi Publik yang dimohon dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dan tidak dapat diperpanjang lagi.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 30
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelayanan Informasi
Publik di Badan Publik antara lain:
a. peralatan pengelola data (editing unit) linier dan non linier, baik manual maupun
digital;
b. kamera video dan foto, kamera surveillance, video player/VTR unit (VHS, video 8,
mini DV, DV cam, Betacam, Betamax, Hard Disk) dan audio studio baik manual
maupun digital;
c. peralatan belajar mengajar yang berbasis multimedia (proyektor LCD, computer
dan laptop);
d. ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis internet;
e. peralatan digital monitoring media (DMM) baik televisi maupun radio; dan
f. laboratoriumdesign grafis visual dan percetakan.
BAB X
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Pengajuan Keberatan
Pasal 31
(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
b. tidak disediakannya informasi berkala;
c. tidak ditandatanganinya permohonan Informasi Publik;
d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam
Peraturan Gubernur ini.
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim
Pertimbangan melalui PPID.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan
kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
Pasal 32
(1) Pemerintah Provinsi wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan
disertai dengan nama, dan nomor kontak PPID.
(2) Pemerintah Provinsi dapat menggunakan sarana dan komunikasi yang efektif
dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang
dimiliki.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Bagian Kedua
Registrasi Keberatan
Pasal 33
(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang
disediakan.
(2) Dalam hal pengajuan keberatan dilakukan tidak secara tertulis, PPID wajib
membantu pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian
memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
d. identitas lengkap pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
e. identitas kuasa pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila
ada;
f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;
h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
i. nama dan tanda tangan permohonan Informasi Publik yang mengajukan
keberatan; dan
j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
(4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau
kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
(5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
dalam hal penyedian sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi
elektronik.
Pasal 34
(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan.
(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. tanggal diterimanya keberatan;
c. identitas lengkap pemohon Informasi Publik dan/atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;
d. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
e. informasi Publik yang diminta;
f. tujuan penggunaan informasi;
g. alasan pengajuan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
h. keputusan Tim Pertimbangan;
i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;
j. nama dan posisi Tim Pertimbangan; dan
k. tanggapan pemohon informasi.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Bagian Ketiga
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 35
(1) Tim Pertimbangan wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;
c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;
d. perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh
Informasi Publikyang diminta dalam hal keberatan diterima;
e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan dan
informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
g. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan
informasi kepada publik;
h. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
i. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
j. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
(3) PPID wajib melaksanakan keputusan tertulissebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pada saat ditetapkan keputusan tertulis tersebut.
Pasal 36
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima
kuasa yang tidak puas dengan keputusan Tim Pertimbangan berhak mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi
atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
Informasi Publik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
Keputusan Tim Pertimbangan.
BAB XI
PELAPORAN
Pasal 37
(1) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara
berkala dan sesuai kebutuhan.
(2) PPID memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.
(3) PPID Pembantu memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada
atasan PPID Pembantu.
(4) Ketentuan mengenai bentuk laporan dan tata cara penyampaian berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Berita

Back to top button