PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
untuk mengatur standar biaya dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Standar Biaya Masukan Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
SALINAN
JDIH Provinsi Sulawesi
Barat
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
JDIH Provinsi Sulawesi
Barat
Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Prajabatan Calon
Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang diangkat dari
Tenaga Honorer Kategori 1 dan /atau Kategori 2
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 2 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 341;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN
ANGGARAN 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
JDIH Provinsi Sulawesi
Barat
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala OPPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala BPKPD yang mempunyai
tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.
9. Organisasi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
OPPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Standar Biaya Masukan sebelumnya disebut Standar Biaya Umum adalah
harga/biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara
mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran
tertentu.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat
berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat untuk jangka waktu
tertentu dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan
sebagai pegawai negeri.
15. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sehubungan dengan jasa atas
suatu kegiatan yang dilaksanakan.
16. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan
identitas dalam melaksanakan tugas.
Pasal 2
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
JDIH Provinsi Sulawesi
Barat
keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017.
Pasal 3
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dan berlaku sama
dalam penyusunan RKA-OPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017.
Sebagai batas tertinggi terutama terkait dengan satuan biaya yang menambah
penghasilan dan/atau fasilitas pegawai/non pegawai.
b. Alat pertimbangan angka dasar untuk menghitung alokasi kebutuhan besaran
biaya komponen keluaran sebagai bahan penyusunan pagu indikatif.
Pasal 4
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 bertujuan agar dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan lebih
efektif, efisien, akuntabel dan memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.
Pasal 5
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas
tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB II
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
(1) Standar Biaya Masukan yang diatur dalam peraturan ini mulai diterapkan
pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
(2) Peraturan Gubernur ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-OPD,
DPA-OPD, RKAP-OPD dan DPPA-OPD serta dapat dievaluasi setiap tahun.
(3) Standar Biaya Masukan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini
akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya
Masukan Lainnya setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah.
(4) Standar Biaya Masukan Lainnya hanya berlaku secara khusus sesuai dengan
kebutuhan dan tidak bisa diperlakukan secara umum yang berlaku pada
setiap OPD.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
JDIH Provinsi Sulawesi
Barat
Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 49
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 20 Desember 2016
Plh. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
H. ISMAIL ZAINUDDIN
Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 20 Desember 2016
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,
ttd
H. NUR ALAM TAHIR
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina
NIP. : 19750630 200212 1 010

Rekomendasi Berita

Back to top button