PERGUB SULAWESI BARAT NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 44 TAHUN2016
TENTANG
MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL
DAN PENGUJIAN MATERIAL KEGIATAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI
TATA BANGUNAN/LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54
huruf e, Pasal 55, Pasal 70, Pasal 71, Pasa; 72, Pasal
73, Pasal 74, dan Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pengendalian Uji Mutu Bahan
Bangunan, Konstruksi Bangunan, dan Standarisasi
Tata Bangunan/Lingkungan, perlu untuk mengatur
Manajemen Kerja Sama Operasional Swaskelola
Kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Pengujian
Material (UPTD PSDAL PM) Kegiatan Uji Mutu dan
Standarisasi Jasa Konstruksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentangManajemen
Kerja Sama Operasional Swakelola Kegiatan Pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya
Lokal dan Pengujian Material Kegiatan Uji Mutu dan
Standardisasi Tata Bangunan/Lingkungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
SALINAN
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);
4. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang
Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
PemerintahNomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2
Tahun 2012 tentang RetribusiJ asa Usaha (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Uji
Mutu Bahan Bangunan, Konstruksi Bangunan dan
Standarisasi Tata Bangunan/Lingkungan (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 3,
TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 74);
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANGMANAJEMEN KERJA
SAMA OPERASIONAL SWAKELOLA KEGIATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA LOKAL DAN PENGUJIAN MATERIAL
KEGIATAN UJI MUTU DAN STANDARDISASI TATA
BANGUNAN/LINGKUNGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat
Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi
di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi
Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Sumber Daya Lokal dan
Pengujian Material yang disingkat UPTDPSDAL-PM adalah laboratorium
Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat yang
melaksanakan sebagian tugas di bidang adiminitrasi retribusi, teknis
operasional standardisasi tata bangunan/lingkungan dan pengujian
pengembangan sumber daya lokal dan pengujian material di wilayah kerja
kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untukmemperoleh
barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnyadimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa.
8. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan
mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya lainnya untuk
mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
9. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok
masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
10. Prosedur Penyusunan Rencana Umum Kerja Sama Operasional Swakelola
Kegatan adalah tata cara perumusan kegiaran persiapan kerja sama
operasional swakelola kegiatan yang dimulai dari pengidentifikasian
kebutuhan kerja sama operasional sampai dengan diumumkannya rencana
umum kerja sama operasional swakelola kegiatan yang akan dilakukan.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
11. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Swakelola
Kegiatan adalah tata cara perumusan kegiatan persiapan kerjasama
operasional kegiatan swakelola yang dimulai dari penjelasan atas rencana
umum kerjasama kegiatan swakelola yang telah disiapkan.
12. Standar Biaya Masukan Pengendalian Uji Mutu dan Standardisasi Tata
Bangunan lingkungan yang selanjutnya disingkat SBM adalahAcuan Biaya
kerjasama operasional Swakelola kegiatan UPTD PSDAL-PM.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan
standardisasi tata bangunan/lingkungan pada UPTDPSADL-PM meliputi:
a. manajemen perencanaan kerjasama operasional swakelola kegiatan;
b. manajemen pelaksanaan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan
dengan masyarakat;
c. manajemen pegawasan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan
masyarakat;
d. manajemen pelaporan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan
masyarakat;
e. manajemen penyerahan dan pertanggung jawaban swakelola kegiatan
yang dikerjasamakan dengan masyarakat.
(2) Kerja sama operasional swakelola kegiatan dilakukan apabila dalam
pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk
kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang
dianggap mampu melaksanakannya.
(3) Manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan
standardisasi tata bangunan/lingkungan diselenggarakan oleh
UPTDPSDAL-PM.
BAB III
PELAKSANAAN MANAJEMEN KERJA SAMA OPERASIONAL
SWAKELOLA KEGIATAN
Bagian Pertama
Perencanaan KerjaSama Operasional SwakelolaKegiatan
Pasal 3
(1) Kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan standarisasi tata
bangunan/lingkungan yang diselenggarakan oleh UPTDPSDAL-PM
dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan atas kegiatan
yang akan dikerjasamakan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas PUPR membentuk tim pelaksana swakelola kegiatan yang
dikerjasamakan dengan masyarakat pada UPTD PSDAL-PM;
b. Kepala Dinas PUPR membentuk struktur organisasi tim pelaksana
swakelola yang dikerjasamakan dengan masyarakat;
c. tim pelaksana swakelola menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan
swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
d. tim pelaksana swakelola menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan
Swakelola (POKS) yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat;
e. tim pelaksana swakelola menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk
kegiatan kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan
standarisasi tata bangunan/lingkungan dengan berpedoman kepada
POKS;
f. tim pelaksana swakelola membuat gambar/struktur/skema rencana
kerja untuk kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan
jasa konstruksi;
g. tim pelaksana swakelola menyusun syarat/spesifikasi teknis dan
metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjasamakan dengan pihak
masyarakat;
h. tim pelaksana swakelola menyusun jadwal rencana pelaksanaan
pekerjaan; dan
i. tim pelaksana swakelola menyusun rincian biaya pekerjaan.
(2) Perencanaan kerja sama operasional swakelola kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh
UPTDPSDAL-PM dalam melakukan kegiatan swakelola yang
dikerjasamakan dengan pihak masyarakat terhadap kegiatan uji mutu dan
standarisasi tata bangunan/lingkungan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Swakelola Kegiatan yang Dikerjasamakan
dengan Masyarakat
Pasal 4
(1) Pelaksanaan kegiatan swakelola dalam lingkup UPTDPSDAL-PM yang
dikerjasamakan dengan masyarakat dilaksanakan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(2) Pelaksanaan swakelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. tim pelaksana swakelola kegiatan kerjasama operasional uji mutu dan
standardisasi tata bangunan/lingkungan melaksanakan rencana kerja
yang telah dibuat;
b. tim pelaksana swakelola kegiatan kerjasama operasional uji mutu dan
standardisasi tata bangunan/lingkungan menyampaikan rencana
kegiatan swakelola yang akan dikerjasamakan kepada masyarakat
calon pelaksana kegiatan, termasuk menyampaikan dan menjelaskan
Term Of Reference(TOR);
c. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan surat
permintaan kepada calon mitra kerjasama operasional untuk
menyampaikan penawaran harga/biaya kegiatan swakelola yang akan
dikerjasamakan;
d. calon mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola menyampaikan
surat penawaran harga/biaya kegiatan dengan melampirkan dokumen
penawaran beserta rencana anggaran dan biaya;
e. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan calon mitra
kerjasama operasional swakelola kegiatan melakukan negosiasi
harga/biaya dan hasil negosiasi dibuatkan berita acara hasil negosiasi
harga/biaya;
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
f. penandatanganan perjanjian kerja sama operasional antara pejabat
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan mitra kerjasama
operasional kegiatan swakelola;
g. pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) kepada mitra
kerjasama operasional swakelola kegiatan;
h. pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan
pembayaran uang muka atau termin yang diperjanjikan kepada mitra
kerjasama operasional;dan
i. mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan melaksanakan kegiatan
yang diperjanjikan.
(3) Pelaksanaan kerja sama operasional swakelola kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh
UPTDPSDAL-PM dalam melaksanakan kegiatan swakelola yang
dikerjasamakan dengan pihak masyarakat terhadap kegiatan uji mutu dan
standarisasi tata bangunan/lingkungan.
BagianKe tiga
Pegawasan KerjaSama Operasional Swakelola
Pasal 5
(1) Tim pelaksana kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra
kerjasama operasional swakelola kegiatan melakukan pengawasan terhadap
kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mitra
kerjasama operasional meliputi:
a. pengawasan teknis;
b. pengawasan administrasi;
c. pengawasan keuangan; dan
d. pengawasan barang/jasa hasil pekerjaan yang dikerjasamakan.
(3) Tim pelaksana kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra
kerjasama operasional melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan.
(4) Hasil evaluasi hasil pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran
sisa anggaran (termin) selanjutnya.
(5) Apabila hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
mitra kerjasama operasional tidak sesuai dengan syarat yang diperjanjikan,
maka pembayaran termin selanjutnya tidak dapat dilakukan.
(6) Atas penolakan hasil pekerjaan mitra kerjasama operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), maka tim pelaksana kegiatan swakelola
memberikan kesempatan kepada mitra kerjasama operasional untuk
melakukan perbaikan hasil pekerjaan sesuai dengan syarat yang
diperjanjikan.
(7) Apabila perbaikan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tidak dilakukan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BagianKeempat
Pelaporan KerjaSama Operasional Swakelola
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
Pasal 6
(1) Tim pelaksana swakelola membuat laporan kemajuan pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja sama operasional swakelola
kegiatan kepada pengguna anggaran.
(2) Laporan kemajuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan
kemajuan realisasi fisik dan keuangan atas pekerjaan swakelola yang
dikerjasamakan dengan mitra kerjasama operasional kepada pengguna
anggaran.
(3) Tim pelaksana swakelola membuat laporan kemajuan realisasi non fisik
atas pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak mitra kerjasama
operasional kepada pengguna anggaran.
(4) Tim pelaksana swakelola mengambil dokumentasi pekerjaan atas pekerjaan
swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak mitra kerjasama operasional.
BagianKelima
Penyerahandan Pertanggungjawaban Kegiatan
KerjaSama Operasional Swakelola
Pasal 7
(1) Mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola menyampaikan laporan
hasil kegiatan yang dilakukan kepada tim pelaksana swakelola
UPTDPSDAL-PM.
(2) Tim pelaksana swakelola UPTDPSDAL-PM melakukan evaluasi dan
pemeriksaan atas laporan hasil kegiatan yang diterima dari mitra kerjasama
operasional.
(3) Hasil evaluasi dan pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan oleh mitra
kerjasama operasional dibuatkan berita acara hasil evaluasi dan
pemeriksaan.
(4) Tim pelaksana swakelola melaporkan dan menyampaikan dokumen
administrasi penyerahan dan pertanggungjawaban kegiatan kerjasama
operasional swakelola kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.
(5) Pelaksanaan pembayaran sisa anggaran/biaya pekerjaan dilakukan setelah
seluruh persyaratan administrasi pertanggungjawaban keuangan telah
diterima oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
BAB IV
SANKSI
Pasal 8
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7 akan dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan; dan
c. pencabutan.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
(4) Terhadap mitra kerja sama operasional swakelola yang tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pembekuan.
(5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan untuk jangka
waktu 2 (dua) bulan.
(6) Pengenaan sanksi administrasi terhadap mitra kerja sama operasional
swakelola dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
(1) Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
swakelola yang dikerjasamakan dengan masyarakat pada UPTDPSDAL-PM.
(2) Selain pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Gubernur
ini juga menjadi pedoman dalam pengajuan penawaran dan pelaksanaan
pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh Mitra Kerja Sama Operasional
Kegiatan Uji Mutu dan Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat.
(3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
kesesuaian prosedur pelaksanaan kerjasama operasional swakelola
kegiatan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Barat.
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Desember 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
H. ANWAR ADNAN SALEH

Rekomendasi Berita

Back to top button