Polemik Pancasila Berbuah Hak Interpelasi

Sebagai Dasar Negara, Pancasila  telah terbukti kesaktiaanya dalam mempersatuan beragam perbedan baik itu suku, agama, ras bahkan golongan yang tumbuh, berkembang di masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Nias hingga Pulau Rote.

Tak Cuma mampu menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia – Pancasila yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa  serta seluruh anak bangsa sebagai Idologi Negara, pun mendapat pengakuan oleh Negara-negara lain dibelahan bumi sana, sebagai salah satu  gagasan  atau falsafa hidup berbangsa bernegara yang tidak dimiliki bangsa lainya, dalam merajut perbedaan menjadi Sebuah Kesatuan.

Hal ini  turut menjadi penegasan bahwa Pancasila yang terdiri dari lima sila  yaitu Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Sila Tiga Persatuan Indonesia, Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Sudah final dan tidak ada lagi kata merubah atau sekedar mengotak-atik posisi sila yang telah disusun  rapi oleh para pendiri bangsa kita.

Polemik salah ucap Teks Pancasila yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, saat memimpin Upacara Bendera yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpa Pemuda bulan oktober lalu. Serta klarifikasinya didepan para Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman Beberapa waktu lalu,dimana berdasarkan pemberitaan yang kami kutip dari Media Online Kompas.com, yang menyatakan bahwa kesalahanya dalam membacakan teks Pancasila di sebabkan, Karna Gubernur terobsesi ingin mendekatkan sila pertama dengan sila kelima yang dinilainya sangat berjarak.

Dalam pemberitaan Kompas.com yang kami kutip, Mantan Bupati Polewali Mandar  ini,  menilai maraknya aksi terorisme, radikalisme dan aksi kekerasan lainya ditanah air salah satunya disebabkan jarak sila pertama dengan sila kelima terlalu jauh “ (Kutipan Media Online Kompas.Com).

Pernyataan Gubernur Sulbar yang akrab disapa ABM,  mengudang kecaman berbagai elemen masyarakat baik masyarakat sulbar maupun masyarakat di daerah lainya, apalagi pernyataan Gubernur yang terkesan ingin mengutak atik Pancasila berupa vidio di unggah ke Yutub dengan reting kunjungan ke vidio tersebut mencapai 3 Juta pengunjung.

kisru Pancasila pun membuat DPRD sulbar, juga angkat bicara. salah satu Anggota DPRD Sulbar, dari Partai Demokrat yang siang tadi dimintai keteranganya oleh para awak media menjelaskan bahwa, sikap DPRD secara kelembagaan tentunya sangat menyayangkan pernyataan kontrovesial Gubernur di Acara Hajatan Organisasi PMII. yang hendak merubah pancasila dengan mendekatkan sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesi di bawah sila Pertama.  “ tentu kita sayangkan peryataan Pak Gubernur, apalagi pernyataan ini banyak masyarakat yang mengkritiki, bukan cuma masyarakat sulbar , bahkan menasional, ini tentunya perlu disikapi ” Kata Sukri Umar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, menurut Politisi Demokrat  yang akrab disapa Sukri,, menjelaskan untuk menyikapi persoalan ini DPRD pun akan menggunakan Hak Interpelasi yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ia menjelaskan bahwa dengan hak interpelasi atau menyataka pendapat yang akan dilakukan DPRD diharap dapat menyelesaikan persoalan yang Pancasila. kiranya publik mendapat

“Gubernur harus memberikan Klarifikasinya secara resmi terkait penyataan yang membuat masyarakat bingung, bahkan mengkritiki. apalagi isu ini sudah menasional, maka tentuk hak interpelasi penting diambil terkait persoalan ini. ” Jelas Sukri Umar.

Dirinya pun Berharap, khusunya kepada  teman-teman Fraksi PDIP dan Gerindra untuk menjadi garda terdepan sebagai partai pengusung ABM. Kedua partai itu kita mau liat konsistensinya apakah berani menyentil, menegur, atau bahkan mencopot. Sekali lagi bahwa Kita ingin liat konsistensinya, karna ada gubernur yang mempersoalkan, bahkan ingin merubah Pancasila.

“Saya menunggu konsistensinya, dunia ini akan tertawa melihat persoalan ini jika tidak ditindaki dengan tegas, apalagi saya dengar pak ABM itu adalah salah satu kader utama PDIP, dan hanya ada 4 kader utamanya PDIP di Sulbar, yang namanya kader utama itu saya kira belajar tuntas soal Pancasila tapi kok bisa menyentil Pancasila bahkan mau merubah Pancasila,” Tutup Sukri Umar. (Aco/And)

Rekomendasi Berita

Back to top button