Polemik Pelecehan Seksual: Antara Individu dan Sistem

Oleh Urfiah Umar

Tahun 2020-2021, Indonesia mengalami huru-hara akan berbagai problema yang hampir tiada ujung, mulai dari bencana alam, pandemi dan antek-anteknya, sampai pada kasus-kasus kriminal yang membludak hingga akhir tahun ini. Mirisnya, diantara aksi kriminal tersebut, yang paling banyak dan disorot hingga jadi perbincangan hangat sampai hari ini adalah KASUS PELECEHAN SEKSUAL.

Komnas Perempuan mencatat kasus pelecehan yang terjadi dalam rentang 6 bulan (Januari-Juli) sepanjang 2021, sebanyak 2.500 kasus yang terus bertambah hingga Desember dengan beragam motif. Hal ini tentu mengundang tanda tanya besar dibenak kita semua, kenapa dan ada apa sebenarnya? Apa yang salah? Apakah memang ini murni persoalan individu (antara korban dan pelaku) ataukah pergolakan sistem dibaliknya?

Sekarang lagi ‘rame’ kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai kekasihnya sendiri, hingga korban hamil dan mirisnya dipaksa untuk aborsi oleh pelaku dengan bantuan orang tuanya sendiri, dan ujung-ujungnya si korban bunuh diri dengan cara yang tragis. Hal ini kemudian memicu kemarahan khususnya warganet hingga ramainya tagar #Save(nama korban). Berbagai komentar trus bermunculan seperti: “makanya kita harus jaga anak perempuan kita”, “anak laki-laki harusnya dididik dengan baik,” hingga “wah orang tua sipelaku GAGAL TOTAL,” dan masih banyak sekali persepsi yang muncul dan tidak sedikit juga yang bahkan menyudutkan korban. Dari sini harusnya kita berpikir, kok semuanya seakan menjurus ke individu? Kenapa kita tidak lihat juga kondisi bangsa pada hari ini? Dan apa hubungannya?

Ya, berbicara tentang “sistem”, berarti kita berbicara mengenai peraturan ataupun UU. Nah, sekarang juga lagi gencar-gencarnya pembahasan mengenai RUU tentang pelecehan seksual. Seperti RUU PKS yang menuai pro-kontra terkait penghapusan beberapa pasal, hingga perubahan namanya menjadi RUU TPKS atau Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berkenaan dengan ini, publik kembali dibuat ‘heboh’ karena banyak yang kemudian menyoroti kata “tindak pidana” tersebut karena sebagian berpendapat bahwa ini terkesan lebih menitikberatkan pada pelaku dan seakan “mengesampingkan” si korban. Bukan hanya RUU PKS, kini telah hadir juga Permen PPKS yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan pendidikan mengingat maraknya pelecehan seksual yang terjadi di Instansi Pendidikan (baik sekolah maupun kampus) dan lagi-lagi menuai kontroversi. Banyak yang menyebut hal ini tumpang tindih, kenapa? RUU PKS yang dari awal sudah dirancang dan dirasa lebih komplit justru belum disahkan dan digeser “isu baru”. Bukan hanya itu hadirnya RUU baru ini dituding telah “melegalkan zina.” Lantas?

Menyoal tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkup pendidikan, kemarin juga ada satu kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, sebut saja kampus X dan mahasiswi yang telah mendapat perbuatan tidak semena-mena dari dekan Fakultasnya sekaligus dosen pembimbing sendiri. Si Mahasiswi ini kemudian speka up disalah satu media dan kemudian viral disosial media. Alhasil, masalah ini kembali menuai berbagai pandangan berbagai pihak dan “mengutuk” pelaku. Anehnya pelaku yang merasa disudutkan bersikeras untuk menuntut balik korban dengan alasan pencemaran nama baik (soalnya korban dalam video speak up beberapa kali menyebut nama pelaku) bahkan tuntutan baliknya pake “topping” UU ITE. nah loh apa tidak rancu?

Jadi, dari beberapa hal di atas ketika kita berbicara mengenai pelecehan ataupun tindak kekerasan seksual, tentunya kita tidak boleh hanya memandang dari satu sudut pandang, apalagi hanya berfokus pada kondisi individual saja (baik korban maupun pelaku). Perlu untuk terus diingat bahwa kita digerakkan oleh sebuah sistem dan wajib untuk diketahui apakah sistem tersebut memang work it atau justru mengarah pada hal yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kepentingan bersama.

Oleh karena itu, menyikapi banyaknya kasus pelecehan seksual yang sebagian besar korbannya adalah Perempuan, maka perlu sinergi dari semua kalangan untuk mencegah dan menumpas segala jenis kejahatan tersebut. Apapun upaya yang dilakukan demi penghapusan kekerasan seksual, itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk kemudian diwujudkan. Jangan sampai statement yang mengatakan bahwa “Negeri ini sudah tidak menyisakan tempat yang aman lagi untuk kaum Perempuan” itu benar-benar terjadi. Untuk itu semua harus kolektif perangi sistem ‘sesat’ , hancurkan sarang predator seksual, dan jangan ada korban lagi!**

Rekomendasi Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button