Rapat Pembahasan Anggaran 2022, DPRD Perlunya Prioritas Pelayanan Dasar
Majene – Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene bersama dengan pemerintah Kabupaten Majene, kembali membahas mengenai Belanja Anggaran Tahun 2022, Jumat (19/11/2021) di Gedung DPRD Majene
Rapat Anggaran sudah beberapa mengalami rapat tahap lanjutan dan pembahasan yang serius. Berbagai usul dan saran pun yang disampaikan oleh pihak DPRD Majene untuk menemukan kejelasan dan rasionalisasi.
Pimpinan sidang dipandu langsung Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado didampingi dengan Wakil Ketua I DPRD Majene M. Idwar. Beberapa anggota DPRD Majene turut hadir, Muh. Yahya Nur, Budi Mansyur, Jasman, Rahmatullah, Abdul. Wahab, Husail dan Paharuddin.
Di samping itu pula, pemerintah Kabupaten Majene dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Majene H. Ardiansyah, S.STP, Kasman selaku Ka. BKAD, Hj. Andi Adlina selaku Ka. Bapeda, Mustar dari BKAD, dan Mukhlis.
Setelah Sekda Majene Ardiansyah memberikan gambaran umum terkait dengan belanja Anggaran Tahun 2022, kemudian ditambahkan oleh Kasman untuk memaparkan Ringkasan Belanja APBD Majene Tahun 2022.
Usai diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, Budi Mansyur, S.Ag menjadi pertama menyampaikan tanggapannya terkait Anggaran Belanja APBD Kabupaten Majene yang akan datang.
“Perlunya menggali potensi pendapatan daerah, saat ini saya juga usulkan Rumah Sakit dapat menjadi pendapatan unggulan, dan sebenarnya sudah menjadi perbincangan dari Komisi III. Rumah sakit dapat menjadi rujukan ketika disuntik sedikit saja anggaran, karena sebenarnya belum ada di Sulbar ini yang menjadi rumah sakit rujukan,” tegas Budi Mansyur saat memberikan tanggapan.
Lebih Lanjut, Budi Mansyur menambahkan, “salah satu keunggulannya dengan memberikan pelayanan maksimal kepada warga dan tidak akan lagi yang dirujuk ke mana-mana. Kemudian, pasti rumah sakit kita akan menjadi rujukan dan dapat menambah potensi pendapatan daerah.”
Terkait anggaran sekitar 22 Milyar untuk sementara, pemerintah daerah harus memprorioritaskan pelayanan dasar kepada masyarakat yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah.
“Seharusnya kita dapat menanggulangi beban masyarakat, termasuk banyak masyarakat yang memiliki BPJS Mandiri, namun tidak sanggup lagi membayarnya, sehingga itu menjadi masalah besar. Anggaran yang 22 Milyar itu, saya rasa tidak masuk bagi yang memiliki BPJS Mandiri. Seharusnya anggaran APBD milik masyarakat Majene, dan bagaimana kita memikirkan bersama agar masyarakat dapat menikmati anggaran tersebut,” tambah Budi Mansyur.
Selain itu, Budi Mansyur juga memperjelas mengenai anggaran beasiswa agar betul-betul diperuntukkan untuk mahasiswa miskin dan berprestasi.**(MS04/B)
Rubrik Khusus Advedtorial Dipersembahkan Sekretariat DPRD Majene
