Rencana Bimtek di Jakarta Kuras Dana Desa Rp.3,3 Miliar, GMNI Mamasa Angkat Suara

Mamasa, – Sebanyak 168 desa di Kabupaten Mamasa akan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Jakarta. Bimtek ini dilaksanakan sebagai optimalisasi penerapan aplikasi Sipades. Ini merupakan aplikasi perencanaan administrasi aset desa berbasis sistem informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan.

Tetapi anggaran pelaksanaan Bimtek Sipades ini justru dibebankan kepada para kepala desa dengan menggunakan anggaran dana desa. Berdasarkan Informasi yang dihimpun, setiap desa mengikutkan dua orang aparatnya. Setiap peserta dibebankan sebesar Rp.9.900.000, dengan rincian sebanyak Rp.5.500.000 diberikan ke penyelenggara Bimtek. Kemudian biaya tiket pesawat PP Makassar-Jakarta sebesar Rp.3.900.000, biaya hotel sebanyak Rp.400.000 dan biaya bus sebesar Rp.100.000.

Sementara tiap desa maksimal yang berangkat mengikuti Bimtek dua orang. Sehingga setiap desa harus mengeluarkan anggaran dari dana desa sebesar Rp.19.800.000. Sementara desa di Kabupaten Mamasa berjumlah 168 desa. Sehingga total anggaran yang dikeluarkan dari dana desa jika semua desa ikut Bimtek mencapai Rp.3.326.400.000, data dikutip dari Radarsulbar.

Menanggapi hal tersebut, ketua GMNI Mamasa Rihardes L Memanna menilai bahwa PMD tidak efektif dalam mengambil kebijakan, dengan mengadakan Bimtek di luar daerah yang menelan anggaran yang sangat besar dan meminta untuk segera menyelesaikan gaji aparat desa juga belum dibayarkan.

“Kami menilai bahwa PMD tidak efektif dalam mengambil kebijakan, dengan mengadakan Bimtek di Jakarta yang menelan anggaran yang sangat besar dan menurut kami ini hanya pemborosan anggaran. Melihat kondisi ekonomi masyarakat hari ini pihak PMD masih mau mengeluarkan dana yang begitu besar untuk melakukan Bimtek di luar daerah yang tidak ada manfaatnya untuk Masyarakat, kenapa tidak dilaksanakan di Mamasa saja atau di Sulbar kemudian mengundang pemateri? saya kira tidak akan menghabiskan biaya sampai Rp.3,3 M,” ujar Rihardes sapaan akrabnya.

“Seharusnya yang paling penting dilakukan sekarang adalah menyelesaikan pembayaran gaji para Aparat Desa yang sampai hari ini belum terselesaikan. Jangan malah menghambur-hamburkan dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat luas,” pungkasnya.(MS.04/C)

Penulis Budi Pratama

Editor redaksi

Rekomendasi Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button