Selasa , Maret 2 2021
Home / Daerah / Mamuju / SAAT TRANSPARANSI DANA BANTUAN GEMPA SULBAR DI GUGAT

SAAT TRANSPARANSI DANA BANTUAN GEMPA SULBAR DI GUGAT

MAMUJU –  Di kampungku di Sulawesi Barat sana, sedang berlangsung kasak kusuk tentang bantuan tenda untuk penyintas gempa bumi yang tidak terbagi. Lalu merembet akhirnya pada dugaan penyalahgunaan anggaran dana sumbangan dari berbagai donatur yang sebagiannya mengendap di rekening Pemerintah setempat.

Inilah akibatnya jika sejak awal tidak ada keinginan baik untuk menampilkan transparansi informasi kepada publik. Seharusnya begitu bencana terjadi dan bantuan sudah mulai berdatangan, pemprov Sulbar sudah mempersiapkan pendataan atau pengadministrasian.

Bukan barang susah dan sulit sesungguhnya. Sebab kerja-kerja administrasi memang adalah bagian dari aktivitas birokrasi. Setidaknya, ada 2 pendataan terkait bantuan dan donasi bencana gempa yang harus dilakukan. Pertama, Berapa yang masuk, dari siapa dan beralamat dimana. Kedua, Pengeluarannya, didistribusi kemana dan pada siapa, progres setiap waktunya bagaimana dan seterusnya. Amat sederhana, sebenarnya.

Namun hal tersebut tidak terjadi. Padahal bantuan tersebut berasal dari publik dan diperuntukkan untuk publik. Maka harus ada transparansi informasi tentang tata kelola serta akuntabilitas penggunaannya. Hal ini terkait juga dengan hak publik untuk mengetahuinya. Hak Ini dijamin oleh undang- undang.

Dalam konteks UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, data tentang bantuan dan donasi tersebut diatas bukanlah termasuk informasi yang dikecualikan untuk di ketahui publik. Ia tergolong informasi yang wajib disediakan. Maka hak publik untuk tahu dan pemrop seharusnya memediasi dan menyediakannya.

Jika untuk informasi yang wajib diketahui publik seperti ini tidak disediakan, sementara ini bukan susah atau sulit untuk dilakukan oleh pemprov Sulbar, maka publik bisa menduga; ada penyalahgunaan dana, bantuan dan donasi. Publik juga bisa menduga ini terencana dan terstruktur. Akuntabilitas kinerja pemprov Sulbar akan digugat dan dipertanyakan.

Lihatlah sekarang, suara-suara publik yang mendorong untuk adanya audit dan investigasi sudah mulai menggaung. Dan tunggulah, sebentar lagi para pejabat itu akan saling tunjuk dan saling tuding persoalan tanggung jawab.

Sementara itu, di tenda-tenda pengungsian yang sempit, rakyat yang menjadi korban gempa, yang rumahnya hancur, yang anggota keluarganya tewas, yang mata pencahariannya terganggu akibat dampak gempa hanya bisa terperangah mendengar kejadian ini. Sambil menahan amarah serta rasa pahit nan getir dalam hati.

Semua ini terjadi gara-gara tidak adanya transparansi informasi. Semuanya karena tertutupnya saluran informasi. Karena informasi disepelekan, dan rakyat (masih) tak dianggap.

***
Makassar, 18 februari 2021

(Surakhmat Haqqani, Komisioner Komisi Informasi Sulbar 2020-2024)

About admin

Awalnya saya tak pernah berpikir untuk menjadi jurnalis. Pada tahun 2006, saya dipaksa untuk menjadi pewarta oleh om MP yang saat itu bekerja di koran harian Mercusuar, Palu, Sulteng. Sejak itu, meski harus tertatih-tatih, akhirnya profesi ini saya geluti serius untuk menjadi jurnalis yang profesional. Tepat tahun 2008, saya milih hijrah dari Palu ke Mamuju untuk mengembankan koran Suara Sulbar. Namun usianya hanya setahun sehingga saat itu juga ikut memberanikan diri melamar di perusahaan BUMN LKBN Antara Biro Sulselbar. Bekerja di kantor berita negara ini cukup lama. Bahkan masyarakat Sulbar lebih akrab mengenal nama saya dengan sapaan Acho Antara alias A. Acho Ahmad AH. Selepas bekerja di LKBN Antara pada tahun 2017, saya pun mendirikan media online Mediasulbar. Com dibawah naungan PT Media Sulawesi Barat, sebagai jembatan untuk menyalurkan informasi, edukasi bagi masyarakat Sulbar. Kami bertekad kuat, kelak mediasulbar. com jadi referensi oleh pembaca berita guna kemajuan daerah di Tanah Malaqbi Mandar.. Wassalam..
error: Content is protected !!