Saber Pungli agar berantas “fee” proyek di Sulbar
Mamuju – Front Pemuda Manakarra (Frodam) meminta kepada tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) agar segera memberantas dugaan adanya pungutan “fee” (komisi) sebesar 10 – 15 persen dalam proses lelang proyek di jajaran Pemprov Sulbar, khususnya pada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulbar.
“Jika dugaan pungutan fee sebesar 10 – 15 persen setiap paket proyek yang dilelang atau tender tersebut benar adanya, maka hal itu sangat merugikan daerah dan rakyat,” Kata Ketua Front Pemuda Manakarra, Muhammad Abbas kepada mediasulbar di Mamuju, 23/8, Selasa.
Menurut Abbas, kebijakan tersebut bisa berdampak terhadap rendahnya kualitas atau mutu pekerjaan proyek milik pemerintah karena terlalu banyak terjadi pemotongan anggaran. Hal ini juga patut diperketat pengawasan proyek pengadaan barang dan jasa pada Diknas Sulbar yang rawan terjadinya pungli.
Dia menyatakan, ribuan rakyat Sulbar selama ini menunggu gebrakan dari tim Saber Pungli dibawah kendali Polda Sulbar.
Disebutkan, sejak tim ini terbentuk Di Sulbar, sejauh ini belum menunjukkan gebrakan atau terobosan apapun dalam rangka memberantas tindakan pungutan liar di daerah tersebut.
Kondisi belum adanya terobosan apapun dari tim Saber Pungli Sulbar, menurut M Abbas, merupakan sebuah kinerja yang buruk dan sangat memalukan di mata publik.
Masyarakat mengharapkan kepada tim Saber Pungli yang sempat digaungkan plt gubernur Sulbar, Brigjen Pol Carlo B Tewu, agar tidak merasa sungkan-sungkan apalagi merasa takut dalam bertindak, termasuk jangan sampai terjadi tindakan tebang pilih, sebab jika itu sampai terjadi maka sangat berbahaya dalam penegakan hukum di daerah ini, tegasnya.
Karena itu, Abbas meminta kepada tim Saber Pungli Sulbar agar mampu bekerja secara profesional. Jika ada indikasi terjadinya pungutan liar yang didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas maka sudah sewajarnya dilakukan penindakan.
“Namun yang terjadi di Sulbar selama ini adalah, masyarakat bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada pungutan liar sama sekali oleh oknum tertentu selama ini atau tim Saber Pungli yang telah dibentuk yang tidak berani mengambil tindakan,” katanya.
Padahal, sambung mantan aktivis HMI Mamuju ini menyebutkan, jika tim ini benar-benar memiliki niat tulus ingin memberantas pungutan liar di Sulbar, seharusnya mereka tidak hanya memfokuskan sasarannya pada bidang pengurusan administrasi di perkantoran dan usaha jasa angkutan barang, melainkan bisa juga memfokuskan pemberantasan pungli tersebut pada bidang proses pelelangan (tender) proyek-proyek pemerintah.
“Dengan semakin bagusnya proses pelelangan proyek tanpa harus ada lagi dugaan adanya pungutan fee antara 10-15 persen, maka secara otomatis kualitas atau mutu pekerjaan poyek pun semakin baik, karena perusahaan kontraktor yang memenangkan lelang benar-benar yang berkualitas serta memiliki kompetensi bukan atas dasar kedekatan atau kerabat oknum pejabat tertentu,” katanya.(acho)
