SDK: Mari Tunggu Hasil Resmi KPU
Mamuju, – Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) berharap masyarakat tidak bingun dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur 15 Februari 2017.
“Kami menyanyangkan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Publik dibuat bingung akibat kesimpangsiuran hasil Pemilukada SulawesiBarat,” kata Suhardi Duka dalam keterangan persnya di rumah miliknya di jalan Husni Thamrin Mamuju, Kamis.
Menurutnya, siapapun yang terpilih di Pemilukada, haruslah didasarkan pada hasil valid dan rill dari perhituangan yang sah milik Komisi pemilihan Umum (KPU), bukan berdasarkan perhituangan cepat atau quick count yang dirilis lembaga pesananan Pasangan Calon tertentu.
“Kami Paslon 1 sangat menyanyangi daerah ini. Saya tahu masyarakat Sulawesi Barat ini resah akibat pemberitaan yang cukup simpangsiuar. Bahwa proses Pilkada, mulai dari pencoblosan kemarin hingga perhitungan KPU akan kami kawal,” sebut SDK.
“Kami tidak menerima perhitungan apabila dilakukan hanya di 200 TPS di Sulbar. Sementara ada 2756 TPS yang ada di Sulbar ini. Kalau kita hanya pedomani di 200 TPS itu tidak mencerminkan Pilkada Sulbar. Walaupun saya tahu bahwa ada metode perhitungan cepat, kalau itu nertral. Tapi kalau tidak netral dihitung oleh pihak tertentu, maka itu tidak mencerminkan hasil Pilkada 2017 ini,” jelas SDK.
Sampel TPS sebanyak 200 TPS yang disinggung SDK di atas merujuk ke hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis lembaga survei Polmark. Lembaga yang digunakan oleh pasangan Ali Baal Masdar (ABM)-Enny Anggraeni itu menempatkan ABM-Enny sebagai pemenang Pemilukada Sulawesi Barat.
Pasangan Calon nomor urut 3 itu berhasil mengungguli SDK-Kalma dan Salim-Hasan dengan persentase suara 39,46 Persen. Di posisi kedua ada SDK-Kalma dengan perolehan suara 35,33 Persen, serta Salim-Hasan dengan 25,21 Persen. Berdasarkan survei Polmark juga diketahui partisipasi pemilih sebesar 76,99 Persen. Sementara margin of error quick count tersebut ada di angka 1 Persen.
“Kami ingin sampaikan bahwa kami juga punya data. Kami punya saksi di seluruh TPS, kami memiliki C1, tentunya Paslon lain tentunya memiliki hal yang sama, KPU dan Bawaslu juga. Jadi, menurut saya, kita tunggu perhitungan di KPU. Kita kawal masing-masing jadi sehingga hasilnya bisa jujur dan melahirkan pemimpin di Sulbar. Janganlah kita mendengarkan informasi yang bisa mkengakibatkan masyarakat kita terbelah, bisa menghadap-hadapkan antara masyarakat satu dengan yang lainnya,” terang SDK.
Menurutnya, hasil quick count hanya akan kerdibel jika lembaga yang melakukannya bisa bediri di garis yang independen. Bukan pesanan dari Pasangan Calon tertentu.
“Kalau konsultan Paslon tertentu yang menggunakan, saya kira akan sangat subjektif, tidak objektif. Olehnya itu quick count itu kami tidak terima,” tegas SDK.(ms)
