Sekda Majene Hadiri Rakor Suksesi Pilkada 2020 di Bali
Mamuju – Sekrtaris daerah (Sekda) Kabupaten Majene-Sulawesi Barat, Andi Sukri Tammalele (AST) turut menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) dan Deteksi Dini Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2020 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (27/2).
“Saya sudah meminta izin ke pak bupati terkait kehadiran saya di Bali. Kegiatan ini dibuka oleh Mendagri dan dihadiri para sekda, Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu,” kata Andi Sukri Tammalele melalui pesan whatsapp nya, Kamis, 27/2.
Beberapa panelis utama dijadwalkan hadir dalam Rakor ini, yakni Menteri PAN-RB, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI. Panelis lainnya yakni dari KPU, Bawaslu, DKPP, dan pejabat Kemendagri.
Peserta rakor diperkirakan lebih dari 1.000 orang mengingat jumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 23 September 2020 sebanyak 270 daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/daerah.
Pada Pilkada Serentak tahun ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi, yakni meliputi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
Sementara itu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.
Andi Sukri menyampaikan, rapat ini penting untuk mensinergikan isu-isu aktual di bidang politik dan pemerintahan umum serta deteksi dini guna mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“Rakor ini menujukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah solid bersatu mendukung Pilkada Serentak 2020,” katanya.
Dia mengatakan, Pilkada Serentak 2020 memang bukan pemilu serentak pertama yang diselenggarakan Indonesia. Namun, semua pemangku kepentingan tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini, pencegahan dan konsolidasi dini, serta membangun konsolidaasi di seluruh tahapan sangat penting untuk meminimalisir gangguan keamanan di seluruh daerah.
“pemerintah hendak mendorong masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin demi masa depan negara daerah,” ujarnya.
Dia menegaskan, sesuai dengan arahan Mendagri, aparatur sipil negara (ASN) harus netral dan tidak ada mobilisasi dalam Pilkada Serentak.***aco
