Simalakama “UP2DP” Anggota DPRD Sulbar

Tidak seorang pun bisa menyangkal sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berbunyi, “ … Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili……”.

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih akrab didengar dengan nama Pokok Pikiran (POKIR) Dewan, tentunya sah untuk dijalankan  berdasarkan UU Nomer 17 tahun 2014 tentang MPR-DPR-DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut (Kutipan Laman DPR-RI) Setiap Anggota MPR,DPR, DPD dan DPRD berhak untuk mengajukan UP2DP.

Namun walaupun  telah diatur dan memiliki kekuatan hukum, UP2DP tentunya tak memiliki resiko kepada  para wakil rakyat. Banyak conto kasus yang perna menjadi batu sandungan para anggota Dewan  terhormat yang berujung jeruji kesakitan, sebuat saja Adik Gubernur Sul-sel, politisi Hanura yang tertangkap tangan (OTT)  KPK disebuah bandara, atau beberapa kasus lainya.

Hal yang sama  kini dirasakan  45 Anggota DPRD Provinsi Sulbar. Dana Usulan Program Pembangunan  Daerah Pemilih (UP2DP) yang diusulkan tahun 2016 tengah disidiik oleh Kejaksaan Tinggi Sul-Selbar yang menduga adanya penyimpangan, dimana negara berpotensi dirugikan sebesar Rp150 Milyar.

Kasus dugaan korupsi program usulan APBD Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, merupakan kali pertama dalam kurung waktu 13 tahun terakhir sejak provinsi Sulbar menjadi daerah otonom baru.  Kasus ini cukup menghentakkan perhatian public. Betapa tidak, seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang dan hampir seluruh pimpinan OPD serta pejabatnya ikut dimintai keterangan di  Kejati  Makassar.

Bak bola panas ,kasus yang menggelinding di awal September tahun 2017 menelitik keresahan sejumlah pihak, baik itu masyarakat penerima  Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), maupun di jajaran birokrasi provinsi Sulawesi Barat yang terlihat sangat hati-hati dalam menjalankan program tahun ini.

Kasus ini juga berpotensi menghambat  jalannya  roda pemerintahan di Pemprov Sulbar, dimana diketahui  pemanggilan 45 Anggota DPRD Sulbar oleh Tim Kejati sebagai saksi, ditengah berjalan pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Program Plafon Anggaran Sementara) APBD – P Tahun 2017 oleh Eksekutif dan Legislatif.

Kepala Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar, Dr. Djunda Maulana  dalam wawancara dengan beberapa awak media, juga menyinggung persoalan ini, walaupun dirinya masih optimis, KUA-PPAS-P 2017 bisa terlaksana tepat waktu.“ Saya tetap yakin Bisa dilakukan pada tahun ini. Terlepas dari itu kita juga belum menandatangani KUA-PPAS dengan pihak DPRD Sulbar.” Ungkap Djunda yang kami kutip di Harian fajar edisi Rabu 27 September.

Ketua DPRD provinsi Sulbar kepada wartawan mengakui, kasus yang menyeret anggota DPRD ini dipastikan menghambat percepatan pembahasan KUA PPAS APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2017.

“Kita tetap menghargai proses hokum yang ada. Biarlah kebenaran ini nantinya akan diuji oleh penyidik Kejati,” ucap politisi Demokrat asal daerah pemilihan Kabupaten Polewali Mandar ini.

Berangkat dari kasus ini masyarakat Sulbar berharap penegakan hukum dikejati yang hari ini tengah berlangsung, tetap dapat terlaksana tanpa ada unsur sabotase serta desakan public, namun berjalan sesuai etika hukum.

Selain itu masyarakat pun menghimbau kepada Birokrasi dapat bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan menjalankan program-program yang sudah ada tanpa melihat dari asepk penegakan hukum yang berjalan saat ini di Kejati Sul-Selbar. (Aco-Andreas)  

Rekomendasi Berita

Back to top button