SKPD Sulbar Diminta Berdayakan Pengembangan e-Goverment
Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Irjen Pol Carlo B Tewu kembali menekankan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah provinsi untuk memberdaayakan pengembangan E-Goverment.
“Saat saya ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjadi penjabat karateker gubernur waktu lalu, saya merasa kesulitan mendapatkan informasi terkait Sulawesi Barat. Ini menunjukkan Sulbar masih sangat tertinggal dari sisi kesiapan data melalui elektronik,” kata Carlo Brix Tewu di Mamuju, Jumat.
Untuk itu, Carlo meminta untuk segera melakukan efesiensi anggaran secara menyeluruh, segera memberdayakan pengembangan E-Government, lakukan perubahan-perubahan etos kerja, dan berinovasi dari ide-ide kreatif, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Barat.
”Bukan soal gelar dan nama jabatan,tetapi apa yang anda lakukan, siapapun itu, kalau tidak ada yang keringat, itu tetap saja nonsen” tegas lulusan Akpol tersebut.
Carlo berharap, kiranya masing-masing SKPD bisa memiliki fasilitas internet yang memadai, serta menyegerakan program tersebut berjalan.
Terkait permasalahan radio milik Pemprov Sulbar kata Carlo, keberadaannya masih dibutuhkan, dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di daerah pelosok-pelosok.
”Kita bikin target hari ini bulan ini, kita buka internet yang memadai, kalau tidak dilakukan tiap tahun akan begitu-begitu terus,” tandas Carlo
Ia menambahkan, masyarakat Sulawesi Barat menginginkan kebijakan pemerintah daerah yang membawa manfaat bagi kehidupan mereka.
Olehnya, ia menyarankan untuk menggunakan anggaran daerah seefesien mungkin, hal-hal yang dianggap tidak penting kiranya segera dilakukan perubahan demi terwujudnya keinginan bersama.
”Dari pada muka saya tiap hari ada di koran, alihkan saja dananya kepengadaan tower, tidak apa apa kalau muka saya dihilangkan di koran, masyarakat menginginkan kebijakan Pemprov bukan muka saya yang mau ditau,” terangnya.
Tidak hanya itu, Carlo kembali mengingatkan, segera melengkapkan dan memaksimalkan penyediaan informasi seputar Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari infrastruktur, kebijakan-kebijakan, program pemda, update berita dan data yang akurat mengenai ASN tiap SKPD, serta melakukan perubahan pada diri sendiri dan menjadi seorang yang memiliki inovasi, efektif efesien, money follow program dan menjadi agen perubahan.
”Kalau belum bisa maksimal, paling tidak beritanya selalu di update, ” tutur Carlo
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Muzakkir Kullase melaporkan permasalahan dan jabatan yang dihadapi saat ini, yaitu kurangnya jumlah dan kualitas SDM, teknologi informasi elektronik (TIE) , teknologi informasi elektronik tidak merata, infrasruktur pendukung penyebaran informasi berbasis elektronik masih terbatas, jangkauan akses informasi berbasis elektronik di wilayah di Provinsi Sulbar masih terbatas, belum dilakukan studi dan evaluasi mengenai dampak implementasi E-goverment oleh Pemprov Sulbar.