Survey Indikator Politik Indonesia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Buruk oleh Publik

Jakarta,- Kepercayaan pemberantasan korupsi sebagai lembaga yang serius menegakan keadilan telah dinilai oleh publik sedang buruk. Hal itu terlihat dari hasil survey Indikator Politik Indonesia yang memperlihatkan bahwa mayoritas responden menilai bahwa pemberantasan korupsi saat ini sedang dalam keadaan buruk.

Hasil survey Indikator Politik Indonesia itu dilakukan terhadap masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah menikah, pada 6-11 Desember 2021 dengan menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel dua/lebih yang berbeda.

Survey tersebut melibatkan sebanyak 2020 responden, dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar di 34 provinsi. Bahkan dilakukan penambahan responden sebanyak 800 orang di Jawa Timur.

Untuk ukuran sampel basis yang 1.220 responden itu, memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survey Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa sejumlah responden telah menilai kalau pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sangat buruk.

“32,1 persen buruk, 27,7 persen sedang, 5,7 persen baik, 4,8 persen sangat buruk, 3,6 persen sangat baik, 6,2 persen tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Minggu (09/01/2021).

“Ini masyarakat secara umum ya dari Papua sampai Aceh, dari Miangas sampai Rote, baik yang tidak punya telepon atau yang punya telepon, baik yang pendidikannya menengah ke atas atau yang menengah ke bawah,” tambahnya dalam rilis survei secara daring.

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan, “tapi overall kalau Ibu/Bapak sekalian cek itu pendapat mereka soal kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang lebih banyak yang mengatakan buruk atau sangat buruk,” sambungnya. 

Di samping itu, banyak juga responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan tidak baik atau buruk.

Sebanyak 29% responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk, sementara untuk penilaian ekonomi nasional saat ini baik berkisar hanya 21,8%. Hal ini bertanda bahwa ada persoalan berat yang mesti pemerintah selesaikan.

“Kebanyakan menilai kondisi ekonomi nasional sedang saat ini, lebih banyak yang menilai buruk/sangat buruk dibanding baik/sangat baik,” ujar Burhanuddin.

Responden lainnya 41,5% menyatakan sedang, 4,3% menyatakan sangat buruk, 2,7% menyatakan sangat baik, dan 0,7% tidak menjawab.

Adapun masalah mendesak yang mesti diselesaikan oleh pemimpin nasional, mayoritas responden menyebut masalah itu adalah terkait penciptaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Mengingat masalah pengangguran termasuk masalah yang sampai saat ini belum clear.

Masalah lain yang juga mendapatkan sorotan tinggi oleh responden ialah pengendalian harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, serta penanganan Covid-19.

“Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran 33,2%, mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok 14,6%, pemberantasan korupsi 14,4%, serta penanganan Covid-19 7,8%,” paparnya. (MS04/D)

Penulis : Budi Pratama
Editor : Irwandi
Produksi : Mediasulbar.com

Rekomendasi Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button