Tema NKRI, AST Sebut Tak Boleh Ada Titipan Jabatan Tanpa Melalui Prosedur


Majene – Pelaksanaan debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, telah mengupas empat point penting yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pasagan calon.

Konsep memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satu point penting yang dibahas calon kepala daerah dan masuk dalam tema keempat yang dipertanyakan oleh moderator adalah “Tak Boleh Ada Negara Dalam Negara”. Terhadap tema itu, maka masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk memberikan maksud tema tersebut dalam penerapan kebijakan sistem penyelenggaraan pemerintahan jika diberikan amanah oleh rakyat pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.

Bagi calon bupati nomor urut satu, Patmawati menyampaikan bahwa maksud dari kalimat “Tak Boleh Ada Negara Dalam Negara”, menjelaskan bahwa berbicara NKRI, maka ada empat pilar berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah empat pilar yang memperkokoh pesrsatuan NKRI. Terhadap pijakan pemerintah daerah di tingkat kabupaten tentu mengacu pijakan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pusat.

“Pemerintah daerah tak bisa membuat kebijakan pemerintah daerah sendiri dan contohnya setiap pengesahan APBD maka tentu dilakukan asistensi ke tingkat pemerintah provinsi dan pusat. Kita harus merujuk aturan yang lebih diatas,” kata Patmawati yang juga mantan Kepala Sekolah di daerah ini.

Sementara itu, calon bupati nomor urut dua, Andi Achmad Syukri Tammalele menyampaikan bahwa maksud dari tema diatas untuk dilaksanakan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah adalah menjalankan aturan hukum yang lebih baik. “Maksud dari tema diatas bahwa pengambil kebijakan disuatu daerah tak boleh memberikan jabatan si A dan si B, tanpa melalui proses yang ada,” katanya.

Sementara itu calon wakil bupati Majene nomor urut dua, Arismunandar Kalma menyampaikan bahwa maksud dari tema ini intinya pemerintah daerah tak bisa mengambil suatu kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang lebih diatasnya mulai dari provinsi hingga pusat.

Kebijakan yang dilakukan akan menghimbau kepada seluruh stakholder untuk bisa berkoordinasi dalam setiap mengambil keputusan. Jangan sampai ada konflik internal yang bisa merusak tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang pasti, kebijakan yang harus diterapkan adalam muaranya pemenuhan tujuan pembangunan nasional.***

Penulis Aco Antara

Rekomendasi Berita

Back to top button